Konflik horizontal kembali pecah di perbatasan administratif antara Desa Poopo (Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Kelurahan Upai (Kota Kotamobagu) dalam bentuk tawuran massal yang berlangsung berjam-jam. Bentrokan dengan saling lempar batu ini melibatkan puluhan warga dari kedua belah pihak, mengakibatkan kerusakan properti dan mengancam keselamatan jiwa. Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Utara ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan, karena pola konflik yang berulang mengindikasikan kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa lokal yang ada. Dampaknya tidak hanya pada kerugian materil, tetapi juga menggerus kohesi sosial di kawasan perbatasan yang seharusnya menjadi jembatan, bukan medan pertempuran.

Analisis Akar Konflik: Lebih dari Sekadar Tawuran

Tawuran yang terjadi antara warga Poopo dan Upai bukanlah peristiwa spontan, melainkan puncak gunung es dari ketegangan yang telah lama terpendam. Berdasarkan pola konflik serupa di wilayah perbatasan, terdapat beberapa faktor pemicu yang mendasar:

  • Sengketa batas wilayah administratif: Ketidakjelasan demarcation line antara desa dan kelurahan seringkali menjadi sumber klaim sepihak yang memicu ketegangan.
  • Persaingan ekonomi lokal: Wilayah perbatasan kerap menjadi arena perebutan akses sumber daya, seperti lahan produktif, lokasi pasar, atau proyek pembangunan infrastruktur.
  • Ketiadaan forum dialog permanen: Tidak adanya wadah komunikasi formal antara tokoh masyarakat kedua daerah menyebabkan setiap perbedaan kecil dapat dengan cepat eskalasi menjadi konflik fisik.
  • Kelemahan mekanisme resolusi konflik di tingkat desa: Musyawarah adat atau pendekatan lokal belum mampu mengurai akar masalah secara tuntas, sehingga konflik berulang setiap kali terjadi pemicu baru.

Kehadiran langsung Kapolres Kotamobagu AKBP Abdul Kholik dan Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf. Manashe Lomo di lokasi kejadian merupakan langkah taktis yang penting untuk meredam eskalasi seketika. Pendekatan sinergi TNI-Polri ini menunjukkan komitmen pimpinan untuk berada di garis depan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun demikian, intervensi darurat semacam ini tidaklah cukup untuk memutus siklus kekerasan. Tanpa penanganan akar masalah, tawuran serupa akan kembali terjadi, bahkan dengan intensitas yang lebih besar.

Solusi Sistemik: Rekomendasi Kebijakan untuk Stabilitas Berkelanjutan

Untuk mengatasi konflik horizontal di perbatasan Poopo-Upai secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa opsi resolusi yang dapat diimplementasikan:

  • Pembentukan Tim Terpadu Pemantau dan Mediasi Konflik: Tim yang terdiri dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah (Kotamobagu dan Bolaang Mongondow), serta tokoh masyarakat dan pemuda dari kedua desa. Tim ini bertugas memantau titik rawan konflik, mengidentifikasi pemicu dini, dan mengadakan dialog periodik pra-konflik untuk meredam ketegangan. Ground rules dan sanksi sosial terhadap provokator juga perlu disepakati.
  • Inisiatif Pembangunan Proyek Bersama (Joint Project): Pembangunan aset publik bersama di zona perbatasan, seperti pasar bersama, lapangan olahraga, atau pusat kegiatan ekonomi. Kepemilikan dan manfaat proyek harus dibagi secara adil untuk menciptakan rasa memiliki bersama dan mengurangi persaingan yang merusak.
  • Pemetaan Partisipatif Akar Sengketa: Melibatkan ahli dari akademisi, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah desa untuk memetakan secara partisipatif akar sengketa – apakah bersifat administratif, historis, atau ekonomis. Hasil pemetaan ini menjadi dasar rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, misalnya penegasan batas wilayah atau skema bagi hasil ekonomi.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik dari Bupati Bolaang Mongondow dan Wali Kota Kotamobagu untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, mediasi oleh pihak berwenang harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi konflik, sehingga tercipta efek jera.

Rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan: Agar konflik horizontal di perbatasan Poopo-Upai tidak berulang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu bersama TNI-Polri diharapkan segera membentuk tim terpadu yang bertugas secara permanen, menginisiasi proyek bersama sebagai perekat sosial, serta melakukan pemetaan partisipatif untuk penyelesaian sengketa batas dan ekonomi secara tuntas. Langkah konkret ini harus didukung dengan peraturan daerah tentang mekanisme penyelesaian konflik horizontal di wilayah perbatasan, serta alokasi anggaran khusus untuk program deradikalisasi dan rekonsiliasi komunitas.