Analisis Badan Intelijen Negara (BIN) memetakan risiko konflik horizontal di periode pascapemilu 2024, mengidentifikasi bahwa polarisasi politik berbasis identitas dari kontestasi belum sepenuhnya mereda dan dapat bermutasi menjadi konflik sosial di akar rumput. Kajian ini menyoroti daerah dengan indeks kerentanan sosial tinggi sebagai titik panas potensial, terutama akibat penyempitan ruang dialog publik konstruktif dan maraknya narasi eksklusif di media sosial yang mempertajam segregasi sosial. Konteks ini tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga memunculkan risiko stabilitas apabila dinamika tersebut diinstrumentalisasi oleh kelompok kepentingan tertentu untuk tujuan politis atau destabilisasi.

Akar Konflik dan Kerentanan Sosial Pascapemilu

Akar masalah yang diidentifikasi dalam kajian BIN bersifat multidimensional. Utamanya, polarisasi yang terjadi selama pemilu berpotensi bertransformasi menjadi konflik horizontal karena struktur sosial yang belum memiliki mekanisme resolusi yang kuat di tingkat komunitas. Faktor-faktor yang memperparah kerentanan meliputi:

  • Narasi eksklusif dan fragmentasi identitas yang terus diperkuat di ruang digital, menciptakan realitas sosial yang terpisah.
  • Penyempitan ruang dialog antar kelompok akibat bias informasi dan ketidakpercayaan (trust deficit) yang terbangun selama kontestasi.
  • Potensi instrumentalisasi oleh aktor lokal atau eksternal yang melihat ketegangan sosial sebagai peluang untuk memobilisasi dukungan atau mengganggu stabilitas.
  • Kesenjangan kapasitas resolusi di daerah, di mana struktur sosial dan kelembagaan lokal belum siap menangani konflik yang kompleks dan berbasis politik identitas.
Skala dampaknya dapat signifikan, mulai dari gangguan pada aktivitas ekonomi lokal, meningkatnya ketegangan antar komunitas, hingga pada kasus ekstrem dapat mengganggu investasi dan pembangunan di daerah.

Reorientasi Strategi: Dari Kontestasi ke Konsolidasi Nasional

Kajian BIN merekomendasikan program 'Dialog Kebangsaan' yang terstruktur dan masif sebagai jalan keluar utama. Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus dirancang sebagai proses transformasi sosial yang mengubah energi polarisasi menjadi energi produktif untuk konsolidasi nasional. Rekomendasi ini berangkat dari analisis bahwa konflik horizontal pascapemilu sering dipicu oleh persepsi yang tidak tersalurkan dan luka politik yang belum terobati. Oleh karena itu, program dialog harus:

  • Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, pemuda, dan mantan relawan paslon dari berbagai kubu untuk memastikan representasi dan legitimasi proses.
  • Fokus pada pembangunan narasi bersama tentang masa depan bangsa, menggeser diskusi dari retorika masa lalu dan identitas partisan ke visi kolektif tentang pembangunan.
  • Dirancang untuk mengatasi luka politik secara konstruktif melalui pendekatan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pembelajaran bersama dari dinamika pemilu.
  • Diarahkan untuk mengalihkan energi kontestasi ke kegiatan produktif dan gotong royong di tingkat komunitas, seperti program pembangunan bersama atau pemulihan ekonomi lokal.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi kembali ruang dialog publik yang telah menyempit dengan konten-konten yang konstruktif dan berorientasi solusi.

Untuk menjamin efektivitas dan sustainability program, diperlukan perencanaan kebijakan yang konkret dan multi-stakeholder. Rekomendasi operasional yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan adalah:

  • Mengarusutamakan program Dialog Kebangsaan sebagai bagian dari agenda pascapemilu pemerintah pusat dan daerah, dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan badan-badan terkait.
  • Membuat panduan standar dan modul dialog yang kontekstual, yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik sosial dan tingkat kerentanan setiap daerah.
  • Membangun sistem monitoring dan early warning berbasis indikator sosial yang dapat mendeteksi potensi konflik horizontal, sehingga intervensi dialog dapat dilakukan secara preventif dan tepat waktu.
  • Melibatkan BIN dan instansi terkait dalam pendampingan dan evaluasi program untuk memastikan bahwa proses dialog tidak hanya berjalan, tetapi juga menghasilkan output yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi.
Implementasi yang sistematis dari rekomendasi kajian BIN ini merupakan langkah penting untuk mengkonversi ancaman konflik horizontal pascapemilu 2024 menjadi momentum untuk penguatan dialog dan konsolidasi nasionalisme yang lebih substantif.