Pasca-konflik horizontal berkepanjangan di Poso, Sulawesi Tengah, program 'Sekolah Perdamaian' yang diinisiasi organisasi masyarakat sipil mengindikasikan bahwa Pendidikan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong Transformasi sosial yang berkelanjutan. Inisiatif ini menyasar Generasi Muda yang tidak mengalami konflik secara langsung namun hidup dalam segregasi sosial dan warisan trauma antargenerasi. Evaluasi program menunjukkan keberhasilan dalam membangun jaringan dialog lintas iman sebagai peredam ketegangan, meski tantangan keberlanjutan pendanaan dan kompetisi narasi dari kelompok intoleran menghambat skala dampak yang lebih luas.

Anatomi Segregasi Pasca-Konflik dan Pendekatan Transformasional

Akar masalah di Poso tidak terletak pada ketegangan sporadis, melainkan pada struktur segregasi sosial yang telah mengkristal. Lingkungan kehidupan yang terpisah berdasarkan identitas agama dan etnis menciptakan pola relasi terpolarisasi dan memperkuat stereotip negatif antar-kelompok. Inisiatif 'Sekolah Perdamaian' berhasil karena mengidentifikasi tiga mekanisme transformasional utama dalam menangani warisan konflik ini secara sistematis:

  • Keterbukaan Kognitif Pemuda: Generasi Muda menunjukkan plastisitas lebih besar terhadap narasi rekonsiliasi dibanding generasi terdahulu yang terkungkung dalam pola pikir konflik.
  • Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Metode perkemahan lintas iman, pertukaran budaya, dan proyek kolaboratif memfasilitasi internalisasi nilai perdamaian melalui interaksi personal.
  • Pendekatan Kritis-Historis: Pengajaran sejarah konflik secara kontekstual membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang akar kekerasan, mencegah simplifikasi dan demonisasi.

Reformasi Kebijakan: Dari Program Piloting Menuju Institusionalisasi Sistemik

Untuk mengatasi ancaman diskontinuitas pendanaan dan memperkuat daya tahan terhadap narasi intoleran, diperlukan transisi paradigmatik dari model programatik berbasis proyek menuju model kebijakan publik yang terlembagakan. Strategi ini harus mengintegrasikan prinsip Pendidikan perdamaian ke dalam arsitektur pembangunan daerah dan nasional secara holistik. Berikut tiga rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Poso bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri:

  • Institusionalisasi melalui Kurikulum Muatan Lokal: Mengintegrasikan materi Pendidikan perdamaian dan resolusi konflik ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah menengah, disertai modul pelatihan guru yang kontekstual.
  • Penganggaran Berbasis Kinerja pada APBD: Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk program pemberdayaan pemuda lintas iman yang terukur, dengan indikator output berupa pengurangan insiden diskriminasi dan peningkatan partisipasi dalam forum dialog komunitas.
  • Kerangka Kemitraan Tripartit: Membentuk forum koordinasi permanen antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama/adat untuk memonitor dinamika sosial, merespons cepat isu-isu potensial, dan mengkonsolidasikan narasi perdamaian di ruang publik.

Rekomendasi kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung Transformasi konflik berkelanjutan di Poso. Dengan mengalihkan tanggung jawab dari aktor non-pemerintah ke negara, strategi institusionalisasi memastikan intervensi perdamaian tidak lagi bergantung pada siklus pendanaan proyek yang fluktuatif. Pemerintah daerah dan kementerian terkait perlu segera memetakan jalur regulasi dan anggaran untuk mengadopsi model ini, menjadikan Poso sebagai prototipe nasional untuk rekonsiliasi pasca-konflik melalui pemberdayaan Generasi Muda.