Dua dekade pasca konflik horizontal berdarah 1999-2002, kota Ambon masih bergulat dengan warisan trauma yang bermutasi menjadi konflik laten antar generasi. Meski kekerasan terbuka telah mereda, segregasi permukiman berdasarkan agama tetap terpelihara, sementara prasangka turun-temurun rentan menyulut insiden kekerasan sporadis, terutama di kalangan generasi muda. Menanggapi tantangan kompleks ini, sebuah inisiatif bernama 'Sekolah Perdamaian', digulirkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Ambon sejak awal 2025, menawarkan pendekatan transformatif berbasis pendidikan multikultural untuk membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.

Membedah Akar dan Dinamika Konflik Laten di Ambon

Konflik di Ambon telah bergeser dari bentrokan bersenjata menjadi friksi sosial yang akarnya mengakar kuat pada tiga lapisan masalah utama. Pertama, trauma kolektif akibat konflik masa lalu belum sepenuhnya terselesaikan secara psikologis dan sosial, sehingga terus diwariskan dalam bentuk narasi dan sikap eksklusif di lingkungan keluarga. Kedua, segregasi geografis yang memisahkan komunitas berdasarkan agama membatasi interaksi positif dan memperkuat stereotip. Ketiga, kelompok generasi muda yang tidak mengalami konflik langsung justru rentan terpapar sentimen lama dan terlibat dalam perkelahian antarkampung yang dipicu isu-isu sepele. Analisis ini menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi konvensional yang hanya berfokus pada mantan pelaku atau korban dewasa kurang memadai, karena tidak menjangkau generasi penerus yang justru berpotensi melanjutkan siklus kekerasan. Oleh karena itu, intervensi strategis dibutuhkan pada fase sosialisasi nilai, yaitu melalui sistem pendidikan.

Sekolah Perdamaian: Arsitektur Pendidikan untuk Rekonsiliasi Proaktif

Program 'Sekolah Perdamaian' dirancang sebagai intervensi kebijakan mikro yang bersifat preventif dan solutif. Program ini menyasar pelajar SMA dengan kurikulum khusus yang dirancang untuk mengatasi akar masalah secara langsung:

  • Sejarah Lokal Kritis: Mengajarkan narasi konflik yang komprehensif dan empatik, bergerak melampaui versi sepihak untuk memahami penderitaan semua pihak.
  • Pendidikan Multikultural dan Empati Lintas Agama: Membangun pemahaman tentang keragaman sebagai kekayaan, serta melatih keterampilan melihat persoalan dari sudut pandang 'yang lain'.
  • Keterampilan Mediasi Sebaya dan Resolusi Konflik: Memberikan alat praktis bagi siswa untuk mengelola potensi konflik di lingkungannya sendiri secara damai, menjadikan mereka agen perdamaian aktif.
Hasil awal menunjukkan efektivitas model ini dalam membangun ketahanan sosial, membuktikan bahwa pendekatan pendidikan yang terstruktur mampu menjadi instrumen rekonsiliasi yang lebih dalam dan berjangka panjang dibandingkan program seremonial belaka.

Rekomendasi Kebijakan: Skalabilitas dan Integrasi untuk Dampak Berkelanjutan

Keberhasilan pilot project 'Sekolah Perdamaian' harus dilihat sebagai bukti konsep (proof of concept) yang memerlukan adopsi dan integrasi kebijakan yang lebih luas oleh pemerintah daerah dan pusat. Untuk memastikan transformasi konflik yang sistemis di Maluku dan daerah pascakonflik lainnya, beberapa langkah kebijakan konkret direkomendasikan:

  • Skalabilitas Program: Pemerintah Provinsi Maluku perlu mengadopsi dan memperluas model ini ke minimal 50 sekolah menengah di wilayah rawan konflik, dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan setempat.
  • Integrasi Kurikulum: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus mempertimbangkan untuk mengembangkan modul standar pendidikan perdamaian dan multikultural yang dapat diintegrasikan ke dalam Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari muatan lokal wajib di daerah pascakonflik.
  • Dukungan Anggaran dan Kelembagaan: Diperlukan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang khusus dan berkelanjutan untuk program rekonsiliasi berbasis sekolah. Selain itu, pembentukan jaringan alumni 'Sekolah Perdamaian' yang difasilitasi pemerintah dapat memperkuat jejaring agen perubahan di tingkat masyarakat.

Rekomendasi kebijakan ini ditujukan untuk memindahkan inisiatif perdamaian dari ranah proyek masyarakat sipil jangka pendek menjadi bagian dari infrastruktur sosial-pendidikan negara yang berkelanjutan. Dengan mengalokasikan sumber daya politik dan anggaran yang memadai, pemerintah dapat mengkatalisasi proses dimana generasi muda Ambon tidak lagi menjadi penerus prasakit, tetapi sebagai arsitek perdamaian yang aktif membangun masa depan inklusif bagi kotanya.