Inisiatif Kementerian Dalam Negeri untuk membangun Pusat Database Nasional Konflik Horizontal merupakan langkah strategis, namun analisis awal terhadap desain sistem mengungkap beberapa kelemahan kritis. Database saat ini masih terfragmentasi di berbagai instansi (Badan Intelijen Negara, Polri, Kemensos) dengan definisi dan metodologi pencatatan yang berbeda, sehingga sulit menghasilkan analisis akar penyebab yang komprehensif. Akar masalah konflik sering kali direduksi menjadi insiden kekerasan saja, tanpa konteks sosial-ekonomi yang mendahuluinya. Dinamika pengumpulan data dari daerah juga menghadapi kendala: pemerintah daerah sering enggan melaporkan konflik secara jujur karena takut dianggap gagal menjaga stabilitas. Selain itu, database belum dirancang untuk menangkap early warning signals seperti peningkatan pesan kebencian di media sosial, pergeseran pola perdagangan antarkelompok, atau isu-isu sensitif di ruang publik. Solusi yang diperlukan meliputi: Pertama, membentuk tim independen multi-disiplin (sosiolog, antropolog, data scientist) untuk menyusun kerangka indikator konflik horizontal yang holistik, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan digital. Kedua, mengembangkan platform crowdsourcing yang aman bagi LSM dan akademisi lokal untuk menginput data kontekstual. Ketiga, mengintegrasikan database dengan sistem peringatan dini (early warning system) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk deteksi narasi kebencian. Keempat, menjamin bahwa data ini digunakan semata-mata untuk analisis kebijakan preventif, bukan untuk pengawasan represif terhadap kelompok masyarakat.