GNPF MUI Dorong Penyelesaian Konflik Agraria dengan Pendekatan Syariah dan Mediasi

Konflik agraria di Indonesia terus menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, melibatkan kompleksitas hubungan antara masyarakat, perusahaan swasta, dan institusi negara. Menurut GNPF MUI, dinamika ini seringkali berlarut-larut akibat pendekatan hukum positif yang dinilai terlalu birokratis dan kurang menyentuh aspek keadilan substantif, terutama di komunitas dengan latar belakang agama kuat. Proses hukum yang panjang dan mahal ini tidak hanya gagal memberikan kepastian, tetapi juga kerap memicu eskalasi konflik horizontal antarwarga atau antara warga dengan pengusaha, sehingga merusak kohesi sosial dan menghambat investasi yang bertanggung jawab.

Analisis Akar Masalah dan Keterbatasan Pendekatan Konvensional

Penyelesaian konflik agraria melalui jalur litigasi konvensional menunjukkan beberapa kelemahan struktural yang signifikan. Pendekatan ini cenderung bersifat zero-sum, di mana satu pihak dinyatakan menang dan pihak lain kalah, tanpa memperhatikan kebutuhan reparatif atau pemulihan hubungan sosial. Selain itu, terdapat beberapa faktor pemicu yang memperkeruh konflik agraria:

• Asimetri Informasi dan Akses Hukum: Komunitas lokal seringkali kurang memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memahami kompleksitas regulasi agraria.
• Kesenjangan Persepsi Keadilan: Keadilan prosedural dari pengadilan belum tentu sejalan dengan konsep keadilan substantif yang hidup dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal masyarakat.
• Absennya Mekanisme Restoratif: Proses hukum cenderung fokus pada pembuktian hak milik, bukan pada penyembuhan luka sosial dan pencarian solusi bersama yang berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, GNPF MUI mengidentifikasi perlunya pendekatan alternatif yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada rekonsiliasi, yaitu melalui integrasi prinsip syariah dan teknik mediasi partisipatif.

Integrasi Syariah dan Mediasi sebagai Kerangka Resolusi Inovatif

Dinamika penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan syariah dan mediasi menawarkan kerangka yang berbeda secara filosofis dan prosedural. Prinsip-prinsip syariah seperti musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan kemaslahatan umum (maslahah) menyediakan landasan etis yang kuat untuk negosiasi. Mediasi yang difasilitasi oleh ulama atau tokoh agama yang dihormati semua pihak dapat menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif dibandingkan ruang pengadilan, karena menekankan pada pencarian titik temu dan pemulihan hubungan, bukan pada pembuktian kesalahan.

Opsi penyelesaian berbasis pendekatan ini meliputi beberapa strategi operasional:

• Pembentukan Tim Mediasi Berbasis Komunitas: Melibatkan ulama, tokoh adat, dan ahli hukum netral untuk melakukan pendekatan restoratif, mendengarkan semua pihak, dan mengidentifikasi kebutuhan dasar bersama.
• Pengembangan Skema Solusi Kreatif: Merancang solusi win-win seperti skema bagi hasil, kompensasi terstruktur, atau kemitraan ekonomi antara masyarakat dan pengusaha.
• Arbitrase Syariah Sukarela: Menyediakan forum penyelesaian di luar pengadilan yang bersifat cepat, final, dan mengikat, dengan dasar hukum yang selaras dengan keyakinan lokal.

Pendekatan ini berpotensi tidak hanya menyelesaikan sengketa kepemilikan, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan konflik dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Konkret bagi Pengambil Keputusan

Untuk mengoperasionalkan kerangka resolusi konflik agraria yang integratif ini, diperlukan intervensi kebijakan yang sistematis dan kolaboratif. Rekomendasi kebijakan berikut ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Agama, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemangku kepentingan kunci:

• Penyusunan Pedoman Nasional Mediasi Konflik Agraria Berbasis Nilai: Kementerian ATR/BPN bersama MUI perlu segera menyusun dan mensosialisasikan pedoman mediasi konflik agraria yang mengintegrasikan nilai-nilai agama (syariah) dan kearifan lokal. Pedoman ini akan menjadi acuan standar bagi fasilitator di lapangan.
• Pembentukan dan Legitimasi Lembaga Arbitrase Syariah Khusus Agraria: Membentuk pengadilan arbitrase syariah sukarela khusus untuk sengketa agraria, terutama di daerah dengan potensi konflik tinggi seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lembaga ini perlu mendapatkan pengakuan hukum melalui peraturan menteri atau peraturan daerah.
• Program Pelatihan dan Sertifikasi Fasilitator Mediasi: Melaksanakan program pelatihan intensif dan sertifikasi bagi kader ulama, da'i, serta tokoh masyarakat lainnya untuk menjadi fasilitator mediasi konflik sumber daya alam yang kompeten dan netral. Kementerian Agama dapat memimpin inisiatif ini dengan dukungan teknis dari lembaga mediasi nasional.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai. Dengan mengadopsi pendekatan yang solutif dan kontekstual ini, negara tidak hanya dapat meredakan ketegangan sosial akibat konflik agraria, tetapi juga membangun tata kelola agraria yang lebih inklusif, adil, dan harmonis sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh konstitusi.