Ketegangan di Kecamatan Sumberbaru, Jember, memuncak pascamerekanya dugaan penistaan agama yang melibatkan seorang kiai setempat. Konflik horizontal berbasis sentimen keagamaan ini telah melahirkan aksi kekerasan spontan, berupa pelemparan batu ke kediaman terlapor, serta ancaman pergerakan massa dari luar daerah. Polres Jember merespons dengan dua pendekatan paralel: penyelidikan hukum intensif oleh Satreskrim dan imbauan publik untuk menahan diri serta mempercayakan proses pada jalur hukum. Situasi ini adalah contoh klasik bagaimana narasi sensitif di media sosial dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi konflik fisik di dunia nyata. Akar masalah dari dinamika seperti ini seringkali terletak pada tiga lapisan: pertama, interpretasi tunggal dan absolut terhadap konten yang dianggap menista, tanpa ruang untuk klarifikasi atau konteks; kedua, lemahnya mekanisme penyelesaian awal di tingkat komunitas sebelum eskalasi; ketiga, adanya aktor-aktor yang mungkin memperkeruh situasi untuk kepentingan tertentu. Ancaman 'main hakim sendiri' menunjukkan erosi kepercayaan terhadap kapasitas dan kecepatan institusi penegak hukum dalam menangani kasus sensitif, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas yang berpotensi anarkis. Opsi penyelesaian harus komprehensif dan bertahap. Langkah pertama adalah penegakan hukum yang transparan dan cepat, dengan melibatkan ahli bahasa dan agama untuk analisis objektif, guna memulihkan kepercayaan publik. Kedua, pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat harus segera mengaktifkan dialog antar-tokoh agama dan masyarakat untuk meredakan ketegangan, mengklarifikasi fakta, dan mencegah penyebaran misinformasi. Ketiga, diperlukan kampanye literasi media sosial yang menekankan pada prinsip 'tabayyun' (klarifikasi) sebelum bertindak, terutama di komunitas religius. Rekomendasi kebijakan jangka panjang: memperkuat kapasitas mediasi FKUB di tingkat desa/kelurahan dan membuat protokol respons cepat lintas instansi untuk menangani laporan bernuansa SARA.