Konflik horizontal yang melanda Poso pada awal 2000-an memang telah mereda secara fisik, namun warisan traumatis dan keretakan sosial masih membekas mendalam, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan. Skala dampaknya tidak hanya mencakup ribuan korban jiwa dan pengungsian massal, tetapi juga terciptanya segregasi sosial-ekonomi yang hingga kini menghambat mobilitas antarkelompok. Mantan pihak yang bertikai, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha kini menjadi aktor kunci dalam forum rekonsiliasi yang digelar, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan konkret daripada sekadar pertemuan seremonial.

Akar Konflik dan Dinamika Rekonsiliasi Kontemporer

Akar masalah yang mempertahankan fragilitas di Poso bersifat multidimensi. Faktor utama yang teridentifikasi mencakup:

  • Transmisi Memori Kekerasan: Narasi kekerasan yang diwariskan secara antargenerasi menciptakan trauma kolektif dan prasangka yang menghambat pembentukan kepercayaan lintas kelompok.
  • Ketimpangan Ekonomi: Kesenjangan akses terhadap sumber daya dan lapangan kerja antar komunitas agama menjadi lahan subur bagi ketidakpuasan berkelanjutan.
  • Potensi Radikalisasi: Rasa keterpinggiran dan minimnya prospek ekonomi membuat sebagian generasi muda rentan terhadap narasi ekstrem yang mengatasnamakan identitas.

Dinamika rekonsiliasi saat ini bergeser dari pendekatan formal yang sarat prosedur menuju model berbasis komunitas. Forum yang baru digelar melibatkan dialog langsung antara mantan kombatan, pemuda lintas iman, serta perempuan dan pelaku usaha, dengan agenda utama membangun trust melalui kegiatan ekonomi bersama seperti koperasi lintas agama dan program penyembuhan trauma psikososial. Pendekatan ini lebih efektif karena menyentuh aspek material dan psikologis secara simultan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Rekonsiliasi Berkelanjutan

Opsi penyelesaian yang ditawarkan adalah model rekonsiliasi transformatif, yang tidak sekadar memulihkan hubungan yang retak, tetapi juga mengubah struktur sosial-ekonomi yang menjadi pemicu awal konflik. Langkah konkretnya meliputi pemberdayaan ekonomi inklusif—misalnya melalui pendirian koperasi berbasis kecamatan yang mengharuskan partisipasi lintas kelompok—serta integrasi pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum lokal di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Untuk memastikan koeksistensi damai memiliki pondasi material yang kuat, solusi strategis jangka panjang yang direkomendasikan adalah pembentukan dana abadi untuk usaha bersama antar komunitas. Dana ini dapat dikelola oleh lembaga independen yang melibatkan tokoh agama dan mantan pihak bertikai, dengan hasil investasinya digunakan untuk mensubsidi proyek-proyek ekonomi kolaboratif. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan narasi rekonsiliasi ke dalam muatan lokal agar generasi muda memahami konflik secara objektif dan memiliki keterampilan resolusi konflik.

Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten adalah: (1) mengalokasikan minimal 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program pemberdayaan ekonomi lintas kelompok selama lima tahun ke depan, (2) menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Perdamaian yang mewajibkan setiap sekolah memiliki modul rekonsiliasi dan pelatihan manajemen konflik, serta (3) membentuk Gugus Tugas Rekonsiliasi Berkelanjutan yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan aparat keamanan untuk memonitor implementasi rekomendasi secara berkala.