Pascakerusuhan ringan yang melibatkan dua kelompok pemuda di sebuah pasar tradisional Ambon, yang dipicu oleh persaingan ekonomi yang kemudian dikaitkan dengan identitas kesukuan dan keagamaan, Pemerintah Kota Ambon bersama tokoh adat dan pemuda membentuk Forum Rekonsiliasi Etnis. Kerusuhan ini, meskipun tidak berkembang menjadi konflik berskala besar, mengindikasikan bahwa bara konflik horizontal pasca-1999-2002 masih menyala. Persaingan perebutan lapak dan pelanggan di pasar menjadi pemicu langsung, namun akar masalahnya adalah belum tuntasnya integrasi ekonomi lintas kelompok di pusat-pusat aktivitas publik. Forum ini dibangun sebagai mekanisme komunikasi permanen yang diharapkan dapat meredam eskalasi serupa di masa depan.

Kerapuhan Perdamaian di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Dinamika rekonsiliasi di Ambon menunjukkan bahwa perdamaian yang telah dibangun masih bersifat rapuh dan memerlukan perawatan kelembagaan yang inklusif. Faktor-faktor yang memperkuat kerentanan ini meliputi:

  • Persaingan ekonomi sektoral – Perebutan akses pasar dan sumber daya ekonomi di pasar tradisional seringkali menjadi katalis yang cepat menyulut sentimen primordial.
  • Identitas kesukuan dan keagamaan – Meski konflik besar mereda, label etnis dan agama masih menjadi alat mobilisasi yang efektif dalam gesekan sosial sehari-hari.
  • Kesenjangan antargenerasi – Generasi muda yang lahir setelah konflik 1999-2002 tidak memiliki pengalaman traumatis langsung, namun rentan terhadap narasi sejarah yang diwariskan secara sepihak.

Forum ini berupaya mengatasi akar masalah ekonomi dengan mendorong program kewirausahaan bersama dan pembagian zona usaha yang adil di lingkungan pasar. Selain itu, dialog budaya dan kegiatan olahraga lintas kelompok dirancang untuk mengelola hubungan sosial secara lebih cair, melibatkan partisipasi aktif generasi muda yang menjadi kunci untuk memutus siklus dendam historis.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Kelembagaan Pencegahan Konflik

Agar Forum Rekonsiliasi Etnis ini berkelanjutan dan tidak menjadi wadah seremonial belaka, beberapa langkah konkret perlu segera diimplementasikan:

  • Integrasi dengan program pembangunan pasar inklusif – Forum perlu dihubungkan dengan program koperasi lintas kelompok yang mengelola alokasi lapak, sistem bagi hasil, dan pelatihan usaha bersama. Negara dapat menyediakan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip inklusivitas.
  • Pendidikan multikultural dan resolusi konflik dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah – Sekolah-sekolah di Ambon sebaiknya mewajibkan kegiatan dialog antarkelompok dan simulasi penyelesaian konflik, sehingga generasi muda memiliki keterampilan untuk menahan provokasi identitas.
  • Sistem peringatan dini berbasis masyarakat (community-based early warning system) – Forum dapat mengelola jaringan pemantau di setiap kelurahan yang terhubung dengan aparat keamanan dan pemerintah kota untuk mendeteksi potensi gesekan sebelum meluas.

Rekomendasi utama bagi pengambil kebijakan adalah menjadikan pendekatan berbasis pasar ini sebagai model resolusi konflik ekonomi yang dapat direplikasi di kota-kota pascakonflik lainnya di Indonesia. Dengan mengintegrasikan forum rekonsiliasi ke dalam rencana pembangunan daerah, pemerintah memastikan bahwa perdamaian tidak hanya dirawat secara simbolis, tetapi juga diperkuat melalui alokasi sumber daya yang adil dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kelembagaan yang kokoh dan menyentuh akar ekonomi, risiko kerusuhan kecil yang berpotensi meluas dapat diminimalkan secara signifikan.