Warisan konflik horizontal Maluku 1999–2002 masih membekas dalam bentuk segregasi sosial yang nyata di kalangan generasi muda. Banyak sekolah menengah atas di Ambon dan sekitarnya secara informal terpisah berdasarkan identitas keagamaan, sementara interaksi antarkelompok terbatas pada lingkup internal. Dalam kondisi ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku pada Sabtu (16/8) meluncurkan program perdamaian berbasis sekolah yang menyasar pelajar SMA/sederajat. Inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas potensi konflik yang masih menganga, diperparah oleh masuknya paham intoleran melalui media sosial yang memicu polarisasi di kalangan remaja. Program ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menanamkan nilai toleransi dan mencegah radikalisme sejak dini, sekaligus memperkuat kerukunan umat beragama di Maluku.
Analisis Akar Masalah: Segregasi dan Kerentanan Generasi Muda
Konflik 1999–2002 tidak hanya meninggalkan trauma kolektif, tetapi juga struktur sosial yang terbelah. Berdasarkan observasi FKUB dan pemantauan lapangan, faktor-faktor pemicu kerentanan konflik di kalangan pelajar meliputi:
- Segregasi sekolah informal — Banyak sekolah negeri dan swasta yang secara tidak resmi didominasi oleh satu kelompok agama, sehingga ruang perjumpaan antaragama sangat minim.
- Keterbatasan pergaulan lintas iman — Aktivitas ekstrakurikuler dan komunitas remaja cenderung homogen, mengurangi kesempatan berdialog dan saling memahami melalui dialog lintas iman.
- Paparan paham intoleran via media sosial — Konten radikal dan ujaran kebencian mudah diakses, sementara literasi digital kritis di kalangan pelajar masih rendah.
- Kurangnya kurikulum kewargaan inklusif — Materi pendidikan agama dan kewarganegaraan belum secara eksplisit mengajarkan resolusi konflik dan dialog lintas iman sebagai praktik sehari-hari.
Tanpa intervensi terstruktur, segregasi ini berpotensi mewariskan kembali polarisasi pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis sekolah menjadi relevan karena menjangkau aktor kunci — pelajar, guru, dan orang tua — yang menjadi simpul perubahan sosial.
Solusi Berbasis Sekolah dan Rekomendasi Kebijakan
Program yang diluncurkan FKUB Maluku dirancang secara partisipatif dengan melibatkan guru, orang tua, dan tokoh agama dalam penyusunan kurikulum kewargaan yang inklusif. Kegiatan seperti dialog lintas iman, kunjungan ke rumah ibadah, serta proyek sosial bersama akan diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Langkah ini tidak hanya memperkenalkan nilai toleransi secara teoretis, tetapi juga memberikan pengalaman langsung yang membangun empati dan kerja sama lintas kelompok. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan antara lain:
- Pemberian insentif bagi sekolah yang berhasil membangun toleransi — Misalnya, bantuan operasional tambahan atau penghargaan tahunan bagi sekolah dengan indeks kerukunan tertinggi.
- Pelatihan guru fasilitator perdamaian — Pemerintah daerah dapat menyediakan program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mampu memfasilitasi diskusi lintas iman di kelas.
- Integrasi materi resolusi konflik dalam kurikulum lokal — Mata pelajaran muatan lokal bisa diperkaya dengan modul tentang kerukunan umat beragama dan studi kasus konflik Maluku.
- Penguatan pengawasan konten digital di sekolah — Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyaring konten intoleran yang menjangkau pelajar, sekaligus membekali siswa dengan literasi media kritis.
Dengan langkah-langkah tersebut, program perdamaian berbasis sekolah di Maluku tidak hanya menjadi intervensi jangka pendek, tetapi fondasi bagi kerukunan umat beragama lintas generasi. Pemerintah provinsi Maluku perlu segera mengadopsi rekomendasi ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar investasi perdamaian terlembaga secara berkelanjutan. Tanpa komitmen kebijakan yang kuat, ruang perjumpaan yang telah dibangun berisiko tergerus oleh arus polarisasi yang terus menguat.