Pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda depan deteksi dini konflik keagamaan ditegaskan kembali oleh Mendagri. Permasalahan utama FKUB selama ini adalah inefektivitas karena seringkali hanya diaktifkan ketika konflik sudah terjadi, bukan sebagai lembaga preventif. Akar masalahnya adalah minimnya dukungan anggaran dan kapasitas kelembagaan FKUB di banyak daerah, sehingga fungsinya sekadar formalitas. Arahan Mendagri untuk menghidupkan kembali peran FKUB dengan penganggaran melalui APBD merupakan solusi struktural yang tepat. Dengan pendanaan memadai, FKUB dapat menjalankan program berkelanjutan seperti pemetaan kerawanan sosial, dialog lintas agama reguler, dan pelatihan mediator konflik. Pendekatan preventif ini jauh lebih efektif dan hemat biaya dibanding penanganan pasca-konflik yang memerlukan sumber daya besar. Rekomendasi kebijakan: Pemerintah pusat perlu membuat standar operasional dan indikator kinerja minimal untuk FKUB di seluruh Indonesia. Pelatihan kapasitas bagi anggota FKUB tentang teknik mediasi, resolusi konflik, dan komunikasi antarbudaya harus diwajibkan. Integrasi data FKUB dengan sistem pemantauan sosial BIN dan Polri akan menciptakan sistem peringatan dini yang komprehensif untuk mencegah eskalasi konflik horizontal berlatar agama.