Ledakan provokasi di media sosial yang menyasar perbedaan keyakinan menjadi ujian serius bagi kerukunan umat beragama di Jawa Timur. Provinsi dengan populasi heterogen ini menghadapi ancaman nyata dari narasi kebencian yang berpotensi memicu konflik horizontal. Menanggapi situasi tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengambil langkah konkret dengan menyusun kurikulum sekolah damai untuk kader muda lintas iman. Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa penguatan toleransi tidak cukup melalui deklarasi, melainkan harus dibangun melalui pendidikan terstruktur dan literasi digital yang mumpuni.

Analisis Konflik: Provokasi Digital dan Perluasan Ekosistem Toleransi

Upaya FKUB dan BNPT dalam program sekolah damai mencerminkan pendekatan analitis terhadap akar masalah: meningkatnya provokasi di ruang digital. Kurikulum yang dirancang tidak hanya menekankan dialog antaragama, tetapi juga membekali kader muda dengan kemampuan literasi digital untuk menangkal narasi kebencian. Langkah ini relevan karena Jawa Timur memiliki sejarah panjang dinamika keberagaman yang, tanpa pengelolaan tepat, dapat berubah menjadi konflik horizontal. Melibatkan kader muda sebagai agen perdamaian adalah strategi jangka panjang untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Berdasarkan pemetaan awal, terdapat sejumlah faktor pemicu yang menjadi perhatian utama dalam penguatan ekosistem toleransi di Jawa Timur:

  • Meningkatnya provokasi di media sosial yang menyasar perbedaan keyakinan secara sistematis.
  • Rendahnya literasi digital di kalangan generasi muda sehingga mudah terpapar narasi intoleransi.
  • Belum meratanya program pendidikan perdamaian di daerah-daerah dengan potensi konflik horizontal.
  • Terbatasnya pendampingan psikososial bagi korban ujaran intoleransi yang berpotensi memperdalam sentimen antarkelompok.

Dalam konteks ini, model Sekolah Damai yang dirintis FKUB dan BNPT menjadi intervensi yang solutif. Dengan menggabungkan dialog lintas iman dan pelatihan literasi digital, program ini tidak hanya meredam potensi konflik tetapi juga membangun ketahanan masyarakat terhadap provokasi. Keberhasilan model ini di Jawa Timur diharapkan dapat direplikasi di provinsi lain dengan karakter sosial yang beragam.

Rekomendasi Kebijakan: Perluasan dan Pendampingan Berkelanjutan

Untuk memastikan dampak yang lebih luas, rekomendasi kebijakan perlu diarahkan pada perluasan program sekolah damai ke sepuluh kabupaten/kota prioritas di Jawa Timur. Selain itu, penguatan ekosistem toleransi harus disertai pendampingan psikososial bagi individu dan komunitas yang menjadi korban ujaran intoleransi. Langkah ini membutuhkan koordinasi antara FKUB, BNPT, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan pemuda.

Beberapa langkah strategis yang dapat segera diimplementasikan oleh pengambil kebijakan antara lain:

  • Memperluas jangkauan sekolah damai ke sepuluh kabupaten/kota prioritas dengan melibatkan kader muda lintas iman sebagai fasilitator.
  • Mengintegrasikan pelatihan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal sebagai benteng dari provokasi media sosial.
  • Membentuk tim pendampingan psikososial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menangani dampak ujaran intoleransi secara cepat dan tepat.
  • Mendorong replikasi model Jawa Timur ke provinsi lain melalui forum kerja sama antar-FKUB dan BNPT.

Dengan demikian, penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama tidak boleh berhenti pada wacana. Kolaborasi FKUB dan BNPT melalui sekolah damai adalah fondasi yang perlu diperluas dan didukung penuh oleh pengambil kebijakan. Rekomendasi utama ditujukan kepada Kementerian Agama, BNPT, dan pemerintah daerah: alokasikan anggaran khusus untuk pendidikan perdamaian, integrasikan literasi digital dalam kurikulum, dan bentuk mekanisme pendampingan psikososial yang berkelanjutan. Dengan langkah konkret ini, ekosistem toleransi di Jawa Timur dapat menjadi model nasional dalam mencegah konflik horizontal.