Laporan evaluasi independen mengungkap tren mengkhawatirkan dalam implementasi Kebijakan Kawasan Damai (KKD) di Papua: indeks kerukunan sosial mengalami penurunan signifikan, terutama di wilayah pegunungan tengah, dalam enam bulan terakhir. Inisiatif yang diluncurkan pada 2024 sebagai upaya membentuk zona bebas konflik melalui pendekatan ekonomi dan sosial ini justru menghadapi ujian riil di lapangan. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan teknis, tetapi lebih dalam, mengindikasikan pergeseran dinamika konflik dari dimensi politik murni menuju persaingan ekonomi dan perebutan akses terhadap program pemerintah—sebuah ruang yang tetap rentan terhadap politisasi. Artikel ini menganalisis akar masalah dari kegagalan sementara kebijakan ini dan menawarkan formula reformulasi berbasis partisipasi dan transparansi.

Analisis Akar Masalah: Mengapa Indeks Kerukunan di Papua Menurun?

Evaluasi yang dilakukan mengidentifikasi tiga masalah struktural utama yang menjadi penyebab mandegnya KKD dan menurunnya kohesi sosial. Ketiganya saling berkait dan menciptakan lingkaran ketidakpercayaan yang justru memperparah friksi horizontal.

  • Defisit Partisipasi dan Kepemilikan Lokal: Struktur pengambilan keputusan KKD dinilai tidak mencukupi dalam merepresentasikan pemimpin adat lokal. Ketidakhadiran suara mereka dalam perencanaan dan eksekusi program menyebabkan rendahnya sense of ownership masyarakat, sehingga kebijakan dianggap sebagai program impor dari pusat.
  • Distribusi Manfaat yang Timpang: Implementasi program pembangunan ekonomi di bawah KKD menghasilkan distribusi manfaat yang tidak merata antar sub-distrik. Ketimpangan ini memicu kecemburuan sosial dan ketidakpuasan, mengubah potensi pemersatu menjadi pemicu konflik ekonomi baru di tingkat komunitas.
  • Fragmentasi Internal Masyarakat: Kondisi di lapangan menunjukkan adanya fragmentasi dalam kelompok masyarakat sendiri. Perpecahan internal ini membuat proses mediasi dan fasilitasi menjadi sangat kompleks, karena tidak ada otoritas tunggal yang dapat mewakili atau mengikat seluruh elemen masyarakat.

Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu terpusat dan kurang inklusif telah gagal membaca kompleksitas sosiokultural Papua. Pergeseran konflik ke ranah ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih detail, adil, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Reformulasi Kebijakan: Dari KKD Menuju KKDP yang Partisipatif dan Transparan

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan rekonfigurasi mendasar. Solusi yang diajukan adalah transformasi KKD menjadi Kebijakan Kawasan Damai Partisipatif (KKDP). Formula baru ini bertumpu pada tiga pilar utama untuk membangun kembali indeks kerukunan dan memperkuat resolusi konflik di Papua.

  • Pilar Kelembagaan Partisipatif: Membentuk Dewan Pengawas Adat yang terdiri dari perwakilan marga dan pemimpin adat terpercaya dari setiap wilayah. Dewan ini harus diberikan hak veto konstruktif terhadap proyek-proyek pembangunan tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan nilai adat atau berpotensi merusak tatanan sosial. Ini menjamin prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam praktik.
  • Pilar Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan sistem monitoring berbasis real-time untuk memantau distribusi manfaat dan dana program. Teknologi blockchain sederhana dapat diadopsi untuk mencatat transaksi dan alokasi sumber daya, memberikan transparansi mutlak bagi masyarakat dan pemerintah, sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan yang sering memicu konflik.
  • Pilar Pemberdayaan Agen Perdamaian Lokal: Mengembangkan program 'Pemuda Mediator' yang secara aktif merekrut dan melatih anak muda dari berbagai kelompok masyarakat. Pelatihan tidak hanya fokus pada resolusi konflik, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan ekonomi kerakyatan. Mereka akan menjadi jembatan komunikasi antar-faksi dan motor penggerak ekonomi mikro yang inklusif.

Transisi dari KKD ke KKDP bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menjadi bottom-up, dari tertutup menjadi transparan, dan dari intervensi menjadi pemberdayaan.

Kepada para pengambil keputusan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti adalah: pertama, segera menginisiasi proses revisi peraturan pelaksana KKD untuk mengakomodir pembentukan Dewan Pengawas Adat dengan legitimasi dan kewenangan yang jelas. Kedua, mengalokasikan anggaran spesifik untuk pilot project sistem monitoring transparan di satu atau dua distrik prioritas sebagai proof of concept. Ketiga, berkoordinasi dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi lokal untuk merancang kurikulum dan merekrut kohort pertama program Pemuda Mediator dalam triwulan mendatang. Keberhasilan reformulasi kebijakan ini akan diukur bukan hanya oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi terutama oleh pemulihan dan peningkatan indeks kerukunan sosial yang berkelanjutan di tanah Papua.