Sepuluh tahun implementasi Kebijakan Dana Desa memperlihatkan dimensi ganda dalam konteks manajemen konflik sosial horizontal di daerah rawan, seperti di Sulawesi Tengah. Provinsi dengan riwayat friksi antarkelompok ini menunjukkan bagaimana alokasi dana yang dikelola desa dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi, namun secara bersamaan memendam risiko eksaserbasi ketegangan jika dikelola secara elitis dan tidak inklusif. Program-program seperti pembangunan infrastruktur bersama dan festival budaya multietnis telah mencatatkan capaian positif dalam meredam tensi di beberapa titik, namun eskalasi konflik acap kali muncul di wilayah lain akibat distribusi manfaat yang timpang dan minimnya suara kelompok marjinal dalam proses perencanaan. Analisis ini menekankan bahwa efektivitas Dana Desa sebagai penopang stabilitas sangat bergantung pada tata kelola yang adil dan partisipatif.

Analisis Akar Konflik dan Tantangan Tata Kelola Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa untuk resolusi konflik sosial di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan struktural yang mendalam. Pertama, distribusi dana yang tidak merata antar desa dan antar kelompok dalam satu desa sering kali mencerminkan dan sekaligus memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan yang sudah ada. Kelompok yang dominan secara politik atau ekonomi cenderung lebih mudah mengakses dan mengarahkan alokasi dana untuk kepentingannya, sementara kelompok minoritas atau yang terpinggirkan secara historis merasa terabaikan. Kedua, mekanisme perencanaan melalui Musyawarah Desa (Musdes) kerap tidak mewakili seluruh elemen masyarakat secara proporsional. Keterlibatan yang minim dari perwakilan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan menyebabkan program-program yang diusulkan tidak sensitif terhadap kebutuhan dan dinamika konflik mereka. Akibatnya, alih-alih menjadi jembatan rekonsiliasi, kebijakan ini berpotensi menjadi sumber konflik baru ketika satu kelompok merasa dirugikan dalam pembagian manfaat. Akar masalah ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi tata kelola yang sengaja dirancang untuk inklusi, instrumen fiskal sekalipun dapat gagal mencapai tujuan perdamaian.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Fungsi Resolusi Konflik

Berdasarkan analisis tantangan di atas, diperlukan reorientasi kebijakan yang transformatif agar Dana Desa dapat secara optimal mencegah dan menyelesaikan konflik sosial horizontal. Rekomendasi kebijakan konkret dapat diarahkan pada tiga pilar utama: prosedural, kapasitas, dan pengawasan. Secara prosedural, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perlu mereformasi pedoman alokasi dengan memasukkan mekanisme afirmatif khusus untuk desa-desa yang masuk dalam kategori rawan konflik. Mekanisme ini dapat berupa tambahan alokasi insentif atau dana khusus rekonsiliasi yang dikondisikan pada pemenuhan prinsip inklusivitas. Selain itu, perlu diwajibkan secara regulasi keterlibatan perwakilan dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda dari latar belakang berbeda, dalam setiap tahap Musyawarah Desa, dengan kuota dan hak suara yang jelas.

  • Peningkatan Kapasitas Aparatur: Pemerintah daerah harus menyelenggarakan pelatihan wajib bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD tentang manajemen konflik, mediasi berbasis budaya lokal, dan perencanaan anggaran yang responsif konflik. Modul pelatihan harus dikembangkan bersama lembaga mediasi dan akademisi yang memahami konteks lokal Sulawesi Tengah.
  • Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi: Membentuk forum pemantauan independen di tingkat kabupaten yang melibatkan tokoh adat, agama, LSM, dan akademisi untuk memantau implementasi program Dana Desa yang berdampak pada hubungan sosial. Forum ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi korektif kepada pemerintah desa dan daerah.
  • Insentif bagi Praktik Baik: Pemerintah pusat dan daerah dapat membuat sistem penghargaan dan insentif finansial tambahan bagi desa yang berhasil mengimplementasikan program Dana Desa yang terbukti meredakan ketegangan dan membangun kohesi sosial antar kelompok.

Untuk memastikan keberlanjutan, rekomendasi ini harus diintegrasikan ke dalam regulasi turunan dari Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah. Pengambil keputusan di Kementerian Desa, Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati/Walikota di wilayah rawan konflik harus segera merancang road map implementasi yang meliputi sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, dan alokasi anggaran pendukung. Transformasi Kebijakan Dana Desa dari sekadar instrumen pembangunan fisik menjadi alat strategis resolusi konflik sosial memerlukan komitmen politik yang kuat dan pendekatan yang holistik, menyentuh aspek keadilan, partisipasi, dan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak.