Konflik horizontal di Poso yang pernah bernuansa agama dan etnis telah bertransformasi menjadi persaingan ekonomi yang memicu kerentanan sosial baru. Pemerintah Kabupaten Poso bersama United Nations Development Programme (UNDP) merespons dinamika ini dengan meluncurkan program 'Kampung Damai' yang secara strategis menyasar pelatihan usaha mikro bagi eks kombatan dan korban konflik. Data survei lokal menunjukkan bahwa potensi konflik berhasil ditekan hingga 40% setelah program ini berjalan, serta menciptakan 300 lapangan kerja langsung. Langkah ini menjadi preseden penting dalam resolusi konflik horizontal berbasis ekonomi kerakyatan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi Konflik: Dari Sentimen Identitas Menuju Persaingan Ekonomi

Akar masalah konflik di Poso tidak lagi semata-mata dipicu oleh perbedaan agama atau etnis, melainkan telah bergeser pada ketimpangan akses ekonomi antar kelompok. Program 'Kampung Damai' mengidentifikasi bahwa sentimen lama masih rentan tereksploitasi jika tidak ada intervensi pada sektor riil. Beberapa faktor pemicu yang ditemukan dalam program ini meliputi:

  • Kesenjangan akses modal antara eks kombatan dan korban konflik, yang menciptakan jurang ekonomi baru.
  • Minimnya ruang interaksi lintas kelompok di pasar kerja formal, sehingga segregasi sosial terus berlanjut.
  • Ketergantungan pada sektor informal yang tidak terstruktur, sehingga rawan konflik sumber daya.

Program ini secara langsung menjawab tantangan tersebut dengan mendorong eks kombatan dan korban konflik untuk berdagang di pasar yang sama. Interaksi ekonomi ini terbukti mampu membangun kembali kepercayaan sosial yang sempat retak akibat konflik berkepanjangan.

Rekomendasi Kebijakan: Institutionaliasi Koperasi Lintas Kelompok Sebagai Pilar Resolusi

Keberhasilan program 'Kampung Damai' dalam membentuk koperasi bersama yang memproduksi kerajinan khas Poso menunjukkan bahwa pendekatan usaha mikro bersifat multidimensi. Untuk mempertahankan momentum ini, pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu mengadopsi beberapa langkah strategis:

  • Integrasi program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pendanaan untuk 'Kampung Damai' bersifat mandiri dan berkelanjutan.
  • Pembentukan koperasi serupa di desa-desa rawan konflik lainnya dengan melibatkan perangkat adat dan tokoh agama sebagai pengawas.
  • Penyediaan akses pemasaran digital untuk produk kerajinan, sehingga nilai tambah ekonomi benar-benar dinikmati oleh anggota koperasi lintas kelompok.

Rekomendasi ini mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan sebagai kunci untuk memutus siklus konflik horizontal di Poso, bukan sekadar meredam gejolak sementara.

Bagi para pemangku kepentingan, khususnya Bupati Poso dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, program 'Kampung Damai' sudah terbukti menurunkan potensi konflik 40% dan menciptakan 300 lapangan kerja. Langkah selanjutnya adalah memperluas cakupan program ke kawasan strategis lain di Sulawesi Tengah, serta memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelatihan usaha mikro lintas kelompok difokuskan pada sektor kerajinan dan pertanian yang memiliki rantai nilai panjang. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan benar-benar menjadi instrumen resolusi konflik yang tangguh dan berkeadilan.