Konflik horizontal seperti di Maluku dan Makassar sering memiliki dimensi ekonomi yang kuat, baik berupa persaingan atas sumber daya (lahan) maupun ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik tidak akan lengkap tanpa strategi ekonomi yang inklusif. Program ekonomi yang dirancang dengan baik dapat mengubah hubungan antar kelompok dari kompetisi zero-sum menjadi kerja sama saling menguntungkan (positive-sum). Dinamika pasca-konflik seringkali hanya fokus pada bantuan sosial darurat, yang bersifat konsumtif dan temporer. Pendekatan ini gagal mengatasi akar masalah berupa kesenjangan ekonomi yang menjadi bahan bakar ketidakpuasan. Di daerah perdesaan, konflik lahan sering muncul karena kurangnya alternatif mata pencaharian di luar sektor pertanian tradisional. Di perkotaan, sengketa tanah dipicu oleh spekulasi dan nilai ekonomi yang melambung tinggi. Strategi solutif yang direkomendasikan adalah menerapkan konsep ekonomi inklusif berbasis komunitas. Pertama, di daerah konflik sumber daya alam, pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan koperasi atau BUMDes bersama yang mengelola komoditas unggulan, dengan bagi hasil yang adil untuk semua desa yang terlibat. Kedua, memberikan pelatihan dan akses permodalan untuk usaha ekonomi baru yang tidak bertumpu pada lahan, seperti pariwisata budaya, kerajinan, atau ekonomi digital. Ketiga, dalam proyek-proyek pemerintah di daerah rawan, harus ada kuota ketenagakerjaan dan pengadaan barang/jasa yang melibatkan semua kelompok masyarakat secara proporsional. Intervensi ekonomi semacam ini, jika transparan dan partisipatif, dapat membangun interdependensi dan kepercayaan yang menjadi fondasi perdamaian berkelanjutan.