Konflik horizontal yang melanda Poso, Sulawesi Tengah, pada awal tahun 2000-an meninggalkan luka sosial yang mendalam dan menggerus kohesi antar kelompok agama. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan segregasi ekonomi yang memperparah ketimpangan. Kelompok-kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan kini terbelah dalam kantong-kantong eksklusif, dengan akses ekonomi yang timpang. Dalam konteks inilah program ekonomi gotong royong hadir sebagai pendekatan pemulihan konflik yang berbasis pada penguatan ikatan sosial sekaligus pemerataan peluang ekonomi. Program ini dirancang oleh pemerintah daerah bersama LSM lokal dan berhasil membangun interdependensi positif di antara warga yang sempat berseberangan.

Analisis Akar Masalah dan Dinamika Ketimpangan Ekonomi

Secara struktural, akar konflik di Poso tidak hanya dipicu oleh sentimen historis dan politik identitas, tetapi juga oleh kesenjangan kesempatan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial yang mudah dipolitisasi, apalagi ketika kelompok tertentu mendominasi akses terhadap pasar dan sumber daya produktif. Dinamika terkini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan terbuka sudah mereda, sentimen laten masih menyala di bawah permukaan dan dipicu oleh ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pemulihan konflik yang hanya bersifat deklaratif tanpa menyentuh sektor ekonomi akan rentan gagal. Berikut faktor pemicu utama yang terus memelihara kerentanan di Poso:

  • Faktor historis berupa trauma kolektif dan narasi permusuhan yang diturunkan lintas generasi.
  • Dominasi kelompok tertentu dalam sektor perdagangan dan jasa yang menutup akses bagi kelompok lain.
  • Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan diskriminasi ekonomi informal.
  • Kurangnya ruang interaksi lintas kelompok yang terlembaga dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Rekomendasi Kebijakan: Menuju Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Program ekonomi komunitas yang telah dijalankan di Poso menunjukkan bahwa pemulihan konflik dapat dipercepat melalui mekanisme pasar yang dirancang secara inklusif. Contoh konkret adalah pembentukan koperasi lintas agama dan pasar rakyat bersama yang mewajibkan anggota untuk bertransaksi dengan pedagang dari kelompok lain sebagai syarat memperoleh modal usaha bergulir. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi secara organik menurunkan tensi antar warga karena mereka mulai saling membutuhkan secara ekonomi. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Poso untuk dijadikan percontohan nasional dalam ekonomi inklusif pascakonflik. Langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan meliputi:

  • Memperkuat mekanisme modal bergulir dengan integrasi teknologi keuangan digital untuk transparansi dan akuntabilitas.
  • Mengembangkan pusat pelatihan kewirausahaan lintas kelompok yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan CSR perusahaan.
  • Menerbitkan regulasi daerah yang mewajibkan alokasi 30% lapak pasar rakyat bagi pelaku usaha dari kelompok rentan.
  • Menggandeng akademisi untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak program terhadap kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah dan pusat, rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti adalah: pertama, menjadikan Poso sebagai laboratorium kebijakan ekonomi inklusif dengan dukungan anggaran khusus dari APBN/APBD; kedua, mengintegrasikan program ekonomi gotong royong ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai prioritas pemulihan sosial-ekonomi; dan ketiga, membentuk satuan tugas lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan pelaku usaha untuk memantau implementasi di lapangan. Tanpa intervensi sistematis yang membangun interdependensi ekonomi, kerentanan konflik di Poso akan terus menghantui stabilitas kawasan.