Konflik horizontal pasca-Pilkada 2024 di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kembali menjadi ujian bagi ketahanan sosial masyarakat. Insiden pelemparan tempat ibadah yang dipicu sentimen politik identitas yang belum tuntas dimediasi telah mendorong lahirnya dialog lintas iman yang melibatkan 50 tokoh Kristen dan Islam. Forum yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Universitas Kristen Tentena ini menjadi titik tolak penting untuk memperkuat rintisan Rukun Kampung di tengah ancaman fragmentasi sosial yang masih membara.

Akar Masalah dan Peta Aktor di Balik Ketegangan Pasca-Pilkada 2024

Sisa sentimen politik identitas Pilkada 2024 menjadi variabel kunci yang memicu eskalasi ketegangan di Poso. Berdasarkan analisis situasi, akar masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan lemahnya mekanisme mediasi tingkat desa serta rendahnya literasi kewargaan di tengah keberagaman. Dialog lintas iman di Poso ini kemudian difungsikan sebagai pendingin suasana sekaligus membangun kembali kepercayaan antarkelompok yang sempat retak. Peta aktor yang terlibat meliputi tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, serta aparat keamanan yang masing-masing memiliki kepentingan dan pengaruh strategis. Tanpa pemetaan yang cermat terhadap peran para aktor ini, proses rekonsiliasi berisiko berjalan stagnan dan gagal menyentuh akar persoalan.

Faktor Pemicu dan Dinamika Kerentanan Sosial

  • Provokasi politik berbasis identitas yang sengaja dirawat oleh segelintih aktor elite selama masa kampanye Pilkada 2024.
  • Keterbatasan ruang dialog formal pasca-insiden, sehingga kesalahpahaman antarumat beragama cepat menyebar dan mengkristal menjadi prasangka kolektif.
  • Lemahnya pengawasan partisipatif warga dalam menjaga netralitas dan kesantunan politik di tingkat akar rumput.
  • Kosongnya pusat mediasi desa yang dapat diakses cepat oleh masyarakat ketika terjadi perselisihan bernuansa SARA.

Kerentanan ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar warga masih mengandalkan informasi dari tokoh non-formal yang belum tentu netral. Oleh karena itu, penguatan kerukunan di Poso tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan harus diimbangi dengan program pendidikan kewargaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Strategis: Dari Kesepakatan Menuju Aksi Nyata

Forum dialog yang difasilitasi BNPT dan Universitas Kristen Tentena setidaknya telah merumuskan lima kesepakatan utama, termasuk pergantian pos ronda bersama sebagai simbol penguatan keamanan partisipatif. Kesepakatan ini perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh berhenti pada seremonial belaka. Berikut agenda prioritas yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait: (1) mengintegrasikan pendidikan kewargaan dan toleransi ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah menengah; (2) membangun pusat mediasi desa yang didanai APBD dengan menghadirkan juru damai dari tokoh agama dan perwakilan pemuda; (3) memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu dan pengawas partisipatif dalam meredam politik uang dan politik identitas; (4) meluncurkan kampanye rutin literasi digital kebinekaan untuk melawan hoaks; dan (5) mengaktifkan kembali forum kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan secara berkala.

Sebagai penutup, rekomendasi kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Poso, DPRD, serta BNPD adalah penerbitan peraturan desa tentang penguatan Rukun Kampung dan pembentukan tim pemantau konflik berbasis kewargaan. Tim ini bertugas mendeteksi dini potensi konflik, memfasilitasi dialog rutin, serta memastikan setiap kesepakatan damai berjalan sesuai komitmen. Dengan demikian, dialog lintas iman | Poso | kerukunan bukan saja menjadi respons atas insiden lampau, melainkan instrumen preventif yang membangun ketahanan sosial jangka panjang. Keberlanjutan program ini harus dijamin melalui penganggaran yang memadai dan komitmen politik yang tulus, bukan sekadar proyek tahunan yang rapuh diterpa pergantian kepemimpinan.