Konflik horizontal yang melanda Poso, Sulawesi Tengah, pada awal tahun 2000-an meninggalkan luka mendalam yang hingga kini masih terasa dalam sektor ekonomi. Meskipun kekerasan fisik telah mereda, sekat-sekat ekonomi antara komunitas Muslim dan Kristen terus bertahan, menghambat proses rekonsiliasi menyeluruh. Skala dampaknya terlihat dari diskriminasi tidak langsung dalam akses kredit usaha dan lapangan kerja, yang memperkuat segregasi sosial dan menghalangi pemulihan kepercayaan antarkelompok.

Analisis Akar Masalah: Sekat Ekonomi yang Memperdalam Fragmentasi Sosial

Dialog lintas agama yang digagas oleh Peace Corps Indonesia baru-baru ini mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu yang memperpanjang konflik laten di Poso. Faktor-faktor tersebut mencakup:

  • Distribusi akses ekonomi yang timpang: Kelompok tertentu masih mengalami kesulitan mendapatkan kredit mikro atau modal usaha karena jaringan sosial yang terpolarisasi.
  • Keterbatasan lapangan kerja inklusif: Banyak perusahaan lokal lebih memilih merekrut dari lingkungan keagamaan yang sama, menciptakan lingkaran eksklusi.
  • Ketiadaan ruang interaksi ekonomi bersama: Pasar dan pusat kegiatan ekonomi sering kali terbagi berdasarkan afiliasi agama, mengurangi kesempatan membangun hubungan lintas komunitas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi ekonomi bukan sekadar soal pemulihan material, melainkan fondasi untuk membangun kembali modal sosial yang hancur. Tanpa intervensi terstruktur, sekat-sekat ini berpotensi memicu kembali ketegangan horizontal dalam jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan: Koperasi Bersama dan Zona Ekonomi Khusus sebagai Strategi Resolusi

Dialog tersebut menghasilkan beberapa opsi penyelesaian yang bersifat jangka pendek dan panjang. Opsi jangka pendek meliputi pembentukan koperasi bersama yang melibatkan anggota dari kedua komunitas, serta program pelatihan wirausaha untuk pemuda Muslim dan Kristen. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah interaksi ekonomi yang netral dan saling menguntungkan, sekaligus mengurangi prasangka melalui kerja sama konkret.

Untuk jangka panjang, para pemangku kepentingan merekomendasikan pembentukan zona ekonomi khusus (KEK) di Poso yang memberikan insentif bagi usaha campuran antarkomunitas. KEK ini dapat menjadi model integrasi pasar yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Pendekatan rekonsiliasi ekonomi diyakini sebagai landasan penting untuk membangun kepercayaan dan menghilangkan prasangka yang tersisa.

Rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan, terutama pemerintah daerah dan pusat, adalah segera mengesahkan regulasi yang mendorong investasi di zona ekonomi khusus tersebut dengan syarat adanya partisipasi lintas komunitas. Selain itu, program pelatihan wirausaha dan koperasi bersama perlu didanai secara berkelanjutan serta diawasi oleh badan independen yang melibatkan tokoh agama dan pemuda. Dialog lintas agama seperti yang digagas Peace Corps Indonesia harus diperluas cakupannya ke distrik-distrik lain di Poso guna memastikan bahwa rekonsiliasi ekonomi tidak hanya bersifat elit, tetapi menjangkau akar rumput yang paling terdampak konflik horizontal. Dengan langkah konkret ini, Poso dapat menjadi contoh bagaimana penyelesaian konflik horizontal melalui pendekatan ekonomi dapat menciptakan stabilitas sosial yang langgeng.