Konflik horizontal yang pernah melanda Desa di Kabupaten Sampang, Madura, antara kelompok Syiah dan Sunni tidak hanya meninggalkan luka sosial, tetapi juga menggerus sendi-sendi ekonomi masyarakat. Ketegangan sektarian yang dipicu oleh isu aliran kepercayaan selama bertahun-tahun menciptakan segregasi yang nyata, menghambat akses warga terhadap peluang ekonomi dan memperlebar kesenjangan antar kelompok. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kelompok minoritas, tetapi juga oleh mayoritas yang kehilangan jejaring sosial dan pasar. Skala pemulihan pun membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengembalikan stabilitas keamanan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan interaksi ekonomi lintas agama secara terstruktur.

Akar Konflik dan Dinamika Pemulihan Ekonomi Sektoral

Konflik di Sampang berakar pada pertemuan antara identitas keagamaan yang kaku dan tidak adanya ruang dialog yang inklusif. Pemicu utama adalah perbedaan keyakinan yang dieksploitasi oleh aktor-aktor tertentu, sehingga meluas menjadi kekerasan komunal. Dampaknya mencakup pembakaran rumah ibadah dan pengungsian massal yang berlangsung bertahun-tahun. Namun, sejak program ekonomi lintas agama yang digagas oleh Kementerian Sosial diimplementasikan, dinamika mulai berubah. Warga kembali berinteraksi dalam kelompok usaha bersama, seperti peternakan sapi dan anyaman bambu, tanpa diskriminasi berbasis keyakinan.

Faktor-faktor yang memicu konflik dan menjadi hambatan pemulihan antara lain:

  • Pemicu struktural: Tidak adanya regulasi desa yang melindungi kelompok minoritas, sehingga aktor intoleran leluasa memobilisasi massa.
  • Pemicu kultural: Praktek eksklusivisme dalam interaksi sosial dan ekonomi, yang memperkuat stigma antar kelompok.
  • Pemicu institusional: Minimnya program pemberdayaan ekonomi yang menyasar semua warga tanpa memandang identitas, sehingga segregasi ekonomi justru diperkuat oleh kebijakan yang tidak sensitif konflik.

Program pemulihan ekonomi lintas agama yang berjalan saat ini memberikan modal usaha tanpa diskriminasi, serta pelatihan manajemen konflik bagi pengelola kelompok usaha. Hal ini membuktikan bahwa interaksi ekonomi dapat menjadi jembatan untuk membangun kembali kepercayaan antar warga yang sebelumnya berseberangan.

Opsi Resolusi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Keberlanjutan

Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan, diperlukan opsi penyelesaian yang bersifat struktural dan institusional. Dua opsi utama yang dapat dipertimbangkan adalah:

  • Pembentukan koperasi multiagama: Wadah ekonomi bersama yang dikelola secara transparan oleh perwakilan semua kelompok, dengan sistem bagi hasil yang adil dan tidak diskriminatif.
  • Pemberian insentif fiskal: Pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak atau subsidi langsung bagi pelaku usaha yang secara aktif merekrut tenaga kerja lintas kelompok agama, sehingga mendorong integrasi ekonomi secara sukarela.

Rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan adalah: pertama, pemerintah daerah Kabupaten Sampang harus segera menerbitkan peraturan desa (Perdes) yang secara eksplisit melindungi hak-hak kelompok minoritas dalam kegiatan ekonomi, termasuk akses pasar, permodalan, dan partisipasi dalam program pembangunan. Kedua, program ekonomi lintas agama yang sudah berjalan harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar mendapat alokasi anggaran yang tetap dan dapat dievaluasi secara berkala. Dengan langkah ini, pemulihan ekonomi di Sampang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi fondasi bagi kerukunan dan stabilitas jangka panjang.