Konflik horizontal yang berulang di Kabupaten Tolikara, Papua, telah menciptakan trauma kolektif dan menjebak generasi muda dalam siklus kekerasan yang sulit diputus. Akar masalahnya bersifat multidimensi, meliputi persaingan sumber daya alam, persepsi ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan, dan lemahnya mekanisme resolusi konflik di tingkat lokal. Skala dampaknya meluas, tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan di wilayah pegunungan tersebut. Tanpa intervensi yang mengubah pola pikir dan memperkuat kapasitas masyarakat, konflik berpotensi terus berulang dan mewariskan trauma antargenerasi.

Mengurai Akar Konflik dan Aktor Kunci

Dinamika konflik di Tolikara seringkali melibatkan kelompok pemuda yang rentan dimobilisasi untuk kepentingan jangka pendek. Berdasarkan analisis lapangan, beberapa faktor pemicu utama dapat diidentifikasi secara sistematis:

  • Persaingan sumber daya alam: Perebutan akses atas lahan, hutan, dan hasil tambang tradisional menjadi sumber gesekan antarkelompok adat.
  • Ketimpangan ekonomi dan layanan publik: Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan memicu kecemburuan sosial dan sentimen identitas.
  • Lemahnya kapasitas resolusi konflik lokal: Tokoh adat dan aparat desa belum memiliki keterampilan mediasi yang memadai untuk meredam eskalasi.
  • Politik identitas yang terpolitisasi: Penguatan identitas kelompok kerap dieksploitasi dalam kontestasi politik lokal, memperdalam segregasi.

Menghadapi realitas ini, kebijakan yang hanya bersifat reaktif (misalnya, pengamanan aparat) tidak akan cukup. Diperlukan pendekatan transformatif yang membangun kapasitas masyarakat sebagai agen perdamaian.

Sekolah Perdamaian: Membangun Ketahanan Sosial Pascakonflik

Inisiatif Bupati Tolikara bekerja sama dengan LSM untuk mendirikan Sekolah Perdamaian merupakan langkah strategis yang berorientasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Program ini secara khusus menyasar pemuda, tokoh adat, dan perempuan sebagai aktor kunci yang dapat mempengaruhi dinamika konflik di komunitasnya. Kurikulumnya dirancang komprehensif, mencakup mediasi konflik, psikologi sosial untuk mengurangi prasangka, manajemen sumber daya bersama, dan kewirausahaan sosial. Dengan demikian, sekolah perdamaian ini tidak hanya bertujuan meredam eskalasi konflik saat ini, tetapi juga membangun ketahanan sosial (social resilience) agar masyarakat mampu mencegah kekambuhan konflik di masa mendatang. Model capacity building semacam ini sejalan dengan praktik terbaik di berbagai daerah pascakonflik.

Agar program ini berdampak nyata dan berkelanjutan, diperlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi. Rekomendasi konkret yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan meliputi:

  • Integrasi modul perdamaian ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal di Tolikara, sehingga nilai-nilai perdamaian tertanam sejak dini.
  • Penciptaan insentif ekonomi bagi alumni Sekolah Perdamaian, seperti akses modal usaha mikro atau prioritas dalam program padat karya pemerintah, untuk memperkuat posisi mereka sebagai motor perdamaian dan pembangunan.
  • Membangun jaringan antar-Sekolah Perdamaian di berbagai distrik rawan konflik di Papua melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, menciptakan gerakan kolektif yang saling memperkuat di tingkat regional dan nasional.

Bagi para pengambil kebijakan di Tolikara dan Pemerintah Provinsi Papua, inisiatif ini harus didorong dengan alokasi anggaran memadai dan pemantauan berkala. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dampak secara periodik untuk memastikan bahwa sekolah perdamaian benar-benar mampu memutus siklus konflik horizontal dan melahirkan generasi yang resilien di Tolikara.