Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis Indeks Kerentanan Konflik Horizontal (IKKH) 2026 pada 27 Agustus 2026. Indeks ini mengukur potensi konflik horizontal di 514 kabupaten/kota berdasarkan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Data menunjukkan bahwa daerah dengan skor tertinggi adalah Papua, Maluku, dan NTB, dengan akar masalah berupa kesenjangan ekonomi dan identitas. Dinamika konflik di daerah rawan diperparah oleh penyebaran hoaks dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Opsi solusi yang direkomendasikan adalah penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas mediasi tokoh lokal, serta integrasi indeks ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan bisa menjadi alat deteksi dan pencegahan konflik horizontal secara sistematis.