Konflik horizontal yang pernah membara di Poso, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya meninggalkan luka sosial mendalam, tetapi juga telah menjadi celah strategis yang kerap dieksploitasi oleh kelompok radikal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar, menegaskan bahwa radikalisme rentan memanfaatkan ketegangan antar kelompok untuk memperkuat basis intoleransi. Dampak dari eksploitasi ini tidak hanya memicu kekerasan komunal, tetapi juga secara sistemik mengancam kohesi sosial dan stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui BNPT bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons ancaman ini dengan menggalakkan program literasi kebangsaan sebagai upaya preventif berkelanjutan guna memutus rantai penyebaran paham intoleransi.

Analisis Kerentanan Konflik Horizontal dan Eksploitasi Radikalisme

Radikalisme tidak muncul dalam ruang hampa. Analisis BNPT menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu seperti sentimen identitas yang kuat, kesenjangan ekonomi yang tajam, dan lemahnya penegakan hukum di daerah rawan konflik menjadi lahan subur bagi kelompok radikal untuk menyusup dan memperluas pengaruhnya. Berdasarkan pemetaan kerentanan, daerah dengan sejarah konflik horizontal seperti Poso, Ambon, dan NTT memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infiltrasi paham intoleransi. Peta aktor yang terlibat dalam dinamika ini meliputi:

  • Kelompok radikal yang secara sistematis menggunakan isu SARA untuk memperluas basis dukungan dan memecah belah masyarakat.
  • Tokoh agama dan pemuda setempat yang berperan ganda: sebagai agen perdamaian sekaligus sasaran utama rekrutmen kelompok radikal.
  • Aparat keamanan dan pemerintah daerah yang perlu memperkuat kapasitas deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi eskalasi konflik.

Tanpa intervensi struktural yang tepat, celah kerentanan ini akan terus dieksploitasi untuk memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi kebangsaan menjadi instrumen kunci dalam memutus rantai penyebaran radikalisme yang memanfaatkan konflik horizontal. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap konflik yang sudah terjadi, tetapi juga antisipatif terhadap potensi eskalasi di masa mendatang.

Literasi Kebangsaan sebagai Upaya Preventif Berkelanjutan

Program literasi kebangsaan yang digagas BNPT dan Kemendikbud menyasar sekolah dan kampus di wilayah rawan konflik, seperti Poso, Ambon, dan NTT. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi melibatkan secara aktif tokoh agama dan pemuda setempat sebagai fasilitator diskusi. Tujuan utamanya adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat toleransi sejak usia dini. Beberapa komponen utama program yang telah dirancang meliputi:

  • Pelatihan modul kebangsaan bagi guru dan dosen untuk mengintegrasikan wawasan kebangsaan dalam kurikulum pembelajaran sehari-hari.
  • Forum dialog lintas iman dan lintas etnis yang difasilitasi oleh pemuda lokal sebagai wadah pertukaran pandangan dan penguatan kohesi sosial.
  • Pemantauan berkala oleh BNPT bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program dan melakukan penyesuaian strategi.

Pendekatan berbasis komunitas ini dianggap lebih efektif karena membangun ketahanan masyarakat dari dalam, bukan sekadar pendekatan represif. Dengan melibatkan aktor lokal sebagai agen perubahan, pesan toleransi dan kebangsaan dapat disampaikan secara kontekstual dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan strategi pencegahan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Sebagai rekomendasi kebijakan konkret, pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk melatih lebih banyak fasilitator lokal di daerah rawan konflik, memperluas jangkauan program literasi kebangsaan hingga ke tingkat desa, dan mengintegrasikan data pemetaan kerentanan BNPT ke dalam sistem peringatan dini pemerintah daerah. Langkah ini akan memastikan bahwa upaya pencegahan radikalisme tidak hanya efektif secara taktis, tetapi juga berkelanjutan secara strategis dalam jangka panjang.