Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan modul pendidikan multikultural untuk siswa SMA/SMK di 34 provinsi sebagai respons strategis terhadap meningkatnya potensi konflik horizontal yang dipicu oleh intoleransi beragama. Radikalisme tidak muncul secara tiba-tiba; ia tumbuh subur ketika pemahaman tentang kebhinekaan tidak ditanamkan sejak usia dini, terutama pada remaja yang berada dalam fase pencarian identitas. Dengan skala dampak mencakup seluruh provinsi, inisiatif ini menempatkan sektor pendidikan sebagai garda terdepan dalam pencegahan radikalisme dan penguatan kohesi sosial. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan implementasi di tingkat sekolah serta konsistensi kebijakan lanjutan dari para pemangku kepentingan.

Analisis Akar Masalah: Intoleransi dan Kerentanan Remaja terhadap Narasi Eksklusif

Konflik horizontal yang berakar pada sentimen agama sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi keberagaman dan minimnya interaksi lintas kelompok. Berdasarkan temuan BNPT, kurangnya pemahaman akan keragaman menjadi celah utama yang dieksploitasi oleh jaringan radikal. Beberapa faktor pemicu yang harus menjadi perhatian pengambil kebijakan meliputi:

  • Kurangnya paparan kurikulum yang membahas toleransi dan kewargaan multikultural secara sistematis di sekolah.
  • Penguatan identitas eksklusif melalui lingkungan sosial yang homogen dan tertutup, terutama di daerah rawan seperti Solo, Bandung, dan Makassar.
  • Belum meratanya kapasitas guru dalam mengelola dialog keberagaman di kelas, sehingga potensi diskusi lintas iman tidak optimal.
  • Minimnya media pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kerawanan lokal, sehingga materi pendidikan multikultural terkesan abstrak bagi siswa.

Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan radikalisme tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi harus menyentuh aspek budaya dan edukasi. Peluncuran modul pendidikan multikultural oleh BNPT merupakan langkah tepat untuk menjawab akar masalah ini, karena menyasar pemahaman identitas dan perbedaan pada tahap paling fundamental dalam proses pembelajaran.

Rekomendasi Kebijakan: Integrasi Kurikulum dan Penguatan Guru sebagai Kunci Implementasi

BNPT bersama Kementerian Pendidikan telah merencanakan uji efektivitas modul di sejumlah daerah rawan, termasuk Solo, Bandung, dan Makassar. Pendekatan ini potensial, namun perlu diperkuat dengan kebijakan turunan agar dampaknya terukur dan berkelanjutan. Opsi resolusi yang dapat segera diimplementasikan oleh para pengambil keputusan meliputi:

  • Mengintegrasikan modul pendidikan multikultural ke dalam kurikulum inti mata pelajaran, bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler tambahan.
  • Menyelenggarakan pelatihan guru secara massif dengan metode pembelajaran aktif yang mendorong diskusi antariman dan simulasi konflik.
  • Membangun mekanisme pemantauan berkala di sekolah-sekolah rawan konflik menggunakan indikator toleransi yang jelas, seperti tingkat partisipasi dalam kegiatan lintas agama.
  • Memperluas kerja sama lintas kementerian dan organisasi kemasyarakatan keagamaan moderat untuk memperkuat legitimasi program dan mempercepat adopsi di tingkat lokal.

Kepada Kementerian Pendidikan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan pemerintah daerah, penulis merekomendasikan agar modul ini tidak berhenti pada uji coba terbatas. Diperlukan regulasi resmi yang mewajibkan pendidikan multikultural di setiap jenjang pendidikan, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan guru dan pengembangan materi ajar. Hanya dengan kebijakan terstruktur dan berkelanjutan, upaya pencegahan radikalisme melalui sektor pendidikan dapat benar-benar menciptakan generasi muda yang toleran dan mampu menjaga kohesi sosial di tengah keragaman.