Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi tiga daerah rawan radikalisme yang dipicu oleh konflik horizontal berkepanjangan, yaitu Poso (Sulawesi Tengah), Solo (Jawa Tengah), dan Ambon (Maluku). Konflik horizontal di ketiga wilayah ini memiliki akar historis yang panjang, melibatkan sentimen keagamaan, etnis, serta ketidakadilan sosial-ekonomi yang masih membekas di masyarakat. Skala dampaknya tidak hanya mengancam keamanan lokal, tetapi juga berpotensi menggerus kohesi sosial nasional karena ideologi kekerasan dapat menyebar ke daerah lain melalui jaringan ekstremis. BNPT menekankan bahwa tanpa penanganan struktural yang komprehensif, daerah rawan radikalisme ini akan terus menjadi kantong resistensi terhadap program deradikalisasi pemerintah.

Akar Masalah dan Dinamika Konflik Horizontal di Daerah Rawan

Konflik horizontal di Poso, Solo, dan Ambon bukanlah fenomena mendadak, melainkan akumulasi dari ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlarut-larut. Di Poso, trauma konflik komunal antaragama pada era 1998—2001 masih menyisakan dendam kolektif yang dieksploitasi kelompok radikal untuk membangun narasi perlawanan terhadap negara. Solo, dengan urbanisasi dan kesenjangan ekonomi, menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang rentan terhadap rekrutmen radikal, terutama di kalangan pemuda yang mencari identitas. Di Ambon, sentimen keagamaan yang pernah memicu konflik besar pada awal 2000-an masih dipelihara oleh aktor politik dan ekonomi yang ingin mempertahankan status quo. BNPT mengidentifikasi faktor pemicu utama yang memelihara siklus radikalisasi di daerah rawan radikalisme:

  • Sentimen keagamaan dan etnis yang diinstrumentalisasi oleh kelompok ekstremis untuk memperkuat polarisasi.
  • Kesenjangan ekonomi yang membuat masyarakat rentan terhadap iming-iming materi dari jaringan radikal.
  • Lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan aktor konflik merasa kebal sanksi.
  • Kurangnya dialog antar komunitas yang memperkuat stereotip dan kecurigaan.
  • Radikalisasi melalui media sosial yang mempercepat penyebaran ideologi kekerasan di generasi muda.

Strategi Resolusi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Memutus Rantai Radikalisasi

Untuk mengatasi kompleksitas konflik horizontal ini, BNPT merekomendasikan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga menyentuh akar sosial-ekonomi. Program deradikalisasi yang melibatkan mantan kombatan dan tokoh agama dianggap kunci karena mereka memiliki legitimasi untuk berdialog dengan komunitas yang terpapar radikalisme. Penguatan ekonomi komunitas melalui pengembangan koperasi dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi daya tarik rekrutmen radikal. Selain itu, diperlukan forum dialog lintas iman dan lintas etnis secara rutin untuk membangun kembali kepercayaan yang rusak. Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum secara adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam konflik horizontal tanpa pandang bulu. Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi kebijakan konkret yang perlu segera diambil oleh para pengambil keputusan meliputi: pertama, mengintegrasikan program deradikalisasi dengan program pembangunan ekonomi lokal di daerah rawan radikalisme; kedua, memperkuat forum kerukunan antarumat beragama sebagai wadah mediasi konflik; ketiga, meningkatkan pengawasan dan literasi digital untuk menangkal radikalisasi via media sosial; keempat, memastikan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif terhadap pelaku kekerasan berbasis identitas. Hanya dengan pendekatan multidimensional yang menyasar akar masalah konflik horizontal, upaya penanggulangan radikalisme dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.