Langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperluas program deradikalisasi berbasis masyarakat ke 15 kabupaten rawan konflik horizontal menandai pergeseran strategi penguatan keamanan nasional yang selama ini lebih banyak bersifat reaktif. Perluasan ini menyasar wilayah dengan indikasi intoleransi tinggi, di mana konflik horizontal berpotensi pecah akibat kombinasi pemahaman keagamaan eksklusif dan tekanan ekonomi. Program ini melibatkan tokoh agama lokal, mantan kombatan, dan psikolog sebagai aktor kunci yang diharapkan mampu membangun narasi moderat sekaligus memberikan keterampilan ekonomi bagi masyarakat rentan. Dengan cakupan 15 kabupaten, inisiatif ini menjadi instrumen deteksi dini yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mencegah eskalasi konflik.

Akar Konflik Horizontal: Intoleransi dan Kerentanan Ekonomi

Hasil identifikasi BNPT menunjukkan bahwa akar masalah konflik horizontal tidak tunggal, melainkan bersifat multidimensi. Faktor utama yang ditemukan adalah intoleransi yang dipicu oleh pemahaman keagamaan eksklusif, yang kemudian diperparah oleh kondisi kemiskinan di wilayah rawan. Kedua variabel ini saling menguatkan: kemiskinan membuat warga mudah terpapar propaganda intoleransi, sementara pemahaman eksklusif menciptakan sekat sosial yang menghambat kerja sama ekonomi lintas kelompok. Secara sistematis, pemicu konflik di wilayah sasaran dapat dirinci sebagai berikut:

  • Pemahaman keagamaan eksklusif yang menolak perbedaan dan memicu sentimen antarkelompok.
  • Tingkat kemiskinan yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar.
  • Lemahnya jembatan komunikasi antara tokoh agama lintas komunitas.
  • Kurangnya mekanisme deteksi dini yang melibatkan data kewilayahan dan aktor sosial.

Program deradikalisasi berbasis masyarakat yang dijalankan BNPT menjawab akar masalah tersebut melalui pendekatan partisipatif. Tokoh agama lokal ditempatkan sebagai agen perubahan yang membangun narasi moderat, sementara mantan kombatan dilibatkan untuk memberikan perspektif jujur tentang dampak keterlibatan dalam aksi radikal. Psikolog berperan dalam memulihkan trauma dan memperkuat kohesi sosial. Selain aspek ideologi, program ini juga memberikan pelatihan keterampilan ekonomi untuk mengurangi kerentanan yang dieksploitasi oleh perekrut radikalisme. Hasil sementara di tiga desa pilot project menunjukkan penurunan indikasi konflik, yang membuktikan bahwa pendekatan berbasis masyarakat efektif bila dirancang secara holistik.

Rekomendasi Kebijakan: Integrasi Data dan Penguatan Peran Aktor Lokal

Meskipun hasil awal menjanjikan, keberlanjutan program menuntut perbaikan pada sistem deteksi dini. Saat ini, data intelijen kewilayahan belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga sosial kemasyarakatan, sehingga informasi potensi konflik sering datang terlambat. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah membangun platform bersama antara BNPT, kepolisian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama untuk berbagi data secara real-time. Integrasi ini akan memungkinkan identifikasi dini titik rawan serta respons cepat terhadap gejala intoleransi sebelum berkembang menjadi kekerasan. Penguatan kerja sama dengan Kementerian Agama juga perlu diperluas, tidak hanya pada penyediaan khotbah moderasi, tetapi juga pada pelatihan intensif bagi penyuluh agama di tingkat kecamatan dan desa.

Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti adalah mengalokasikan dana desa untuk program ekonomi produktif berbasis kerukunan di 15 kabupaten rawan, serta menerbitkan peraturan bersama tentang mekanisme pelaporan dini konflik melibatkan tokoh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak program deradikalisasi dengan indikator yang terukur, seperti penurunan insiden intoleransi dan peningkatan partisipasi lintas kelompok dalam kegiatan ekonomi. Dengan langkah ini, deradikalisasi berbasis masyarakat tidak hanya menjadi instrumen penanggulangan konflik, tetapi juga fondasi kokoh bagi ketahanan sosial dalam kerangka keamanan nasional yang berkelanjutan.