Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Yayasan Prasasti Perdamaian menandatangani kesepakatan strategis untuk memperkuat program Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasir Panjang, Nusakambangan. Langkah ini lahir dari keprihatinan serius atas potensi konflik horizontal yang muncul akibat penyebaran paham radikal di lingkungan pemasyarakatan, yang kerap menjadi pusat kaderisasi narapidana terorisme (napiter). Tanpa intervensi yang tepat, napiter dapat merekrut narapidana umum — terutama dari kalangan ekonomi lemah — sehingga memperluas jejaring radikalisme dan mengancam stabilitas Keamanan Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari Strategi pemerintah untuk merespons ancaman yang tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga sosial dan ideologis.

Akar Konflik: Kegagalan Pendekatan Keamanan Semata

Dinamika di dalam Lapas Nusakambangan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang keras (hard approach) terbukti gagal membendung penyebaran ideologi radikal. Beberapa faktor pemicu yang teridentifikasi antara lain:

  • Jaringan kaderisasi yang sistematis di dalam lapas, memungkinkan napiter menyebarkan pahamnya kepada narapidana umum secara terstruktur.
  • Kerentanan ekonomi dan psikologis narapidana umum yang mudah dimanipulasi oleh narasi radikal yang menawarkan identitas dan tujuan baru.
  • Terbatasnya program rehabilitasi yang berfokus pada pembinaan ideologi kebangsaan dan keterampilan vokasional, sehingga warga binaan tidak memiliki bekal cukup saat kembali ke masyarakat.

Akar masalah ini tidak hanya berpotensi melahirkan konflik horizontal di dalam lapas, tetapi juga ketika napiter dan narapidana umum yang terpapar kemudian keluar dan menyebarkan ideologi di komunitas masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan Strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif, yang tidak hanya mengandalkan pengawasan, tetapi juga transformasi ideologis dan sosial. Kegagalan pendekatan keamanan semata menunjukkan bahwa penanganan radikalisme membutuhkan keterlibatan multipihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi.

Opsi Resolusi dan Rekomendasi Kebijakan

Kolaborasi antara BNPT dan Yayasan Prasasti Perdamaian menawarkan opsi penyelesaian yang lebih humanis dan efektif dalam memperkuat program Deradikalisasi. Program yang diusung tidak hanya mengandalkan deteksi dini dan pengawasan, tetapi juga pelibatan eks napiter yang sudah berhasil menjalani proses deradikalisasi sebagai mentor. Pendekatan ini memberikan contoh nyata bahwa perubahan ideologi adalah mungkin, sekaligus membangun kepercayaan di antara warga binaan. Selain itu, program vokasional dan konseling psikososial diintegrasikan secara langsung dengan pembinaan ideologi kebangsaan. Langkah ini bertujuan menetralisir potensi konflik dan membekali warga binaan dengan keterampilan hidup yang memadai, sehingga mereka tidak kembali lagi pada jaringan radikal setelah bebas.

Untuk memastikan keberhasilan program, para pengambil kebijakan perlu mendorong beberapa langkah konkret:

  • Penguatan regulasi tentang tata kelola lapas berbasis Deradikalisasi yang terstandardisasi, termasuk pedoman asesmen dan pembinaan ideologi.
  • Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam teknik wawancara, asesmen risiko, dan deteksi dini penyebaran paham radikal di dalam lapas.
  • Penguatan sinergi antara BNPT, Kementerian Hukum dan HAM, serta yayasan masyarakat sipil dalam pemantauan pascapembebasan napiter dan warga binaan yang terpapar radikalisme.

Sebagai bagian dari Strategi jangka panjang, rekomendasi utama yang ditujukan kepada pengambil keputusan adalah menjadikan deradikalisasi sebagai arus utama dalam kebijakan pemasyarakatan nasional, bukan sekadar program tambahan. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan petugas, pengembangan kurikulum kebangsaan, dan dukungan psikososial yang berkelanjutan. Selain itu, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas program, termasuk indikator penurunan angka residivisme dan radikalisasi di lingkungan lapas. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berbasis bukti, ancaman radikalisme di Nusakambangan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga stabilitas Keamanan Nasional dalam bingkai resolusi konflik yang berkelanjutan.