Poso, Sulawesi Tengah, kembali menjadi pusat perhatian dalam peta keamanan nasional menyusul digelarnya latihan tanggap konflik horizontal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama TNI. Latihan yang melibatkan 200 personel gabungan ini bukan sekadar simulasi militer, melainkan sebuah langkah strategis untuk membaca ulang dinamika konflik yang telah berakar sejak lama. Dari perspektif analisis, langkah ini menjadi sinyal penting bahwa pendekatan keamanan semata tidak lagi memadai, dan deradikalisasi harus menjadi poros utama dalam setiap operasi penanganan konflik di wilayah ini.

Akar Konflik dan Transformasi Ancaman di Poso

Secara historis, akar konflik di Poso berawal dari ketegangan sektarian yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan radikal terbatas. Transformasi ini merupakan titik kritis yang tidak boleh diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Dinamika saat ini menunjukkan bahwa konflik bersifat laten — tidak meledak secara terbuka, tetapi menyimpan potensi besar untuk diprovokasi, terutama melalui kanal media sosial. Beberapa faktor pemicu yang teridentifikasi dari latihan ini antara lain:

  • Sejarah konflik sektarian yang belum sepenuhnya terselesaikan secara psikososial di tingkat komunitas.
  • Provokasi berbasis media sosial yang mampu mengubah ketegangan lokal menjadi aksi cepat di lapangan.
  • Keterbatasan deteksi dini oleh aparat keamanan dalam membaca pergeseran pola radikalisme dari kelompok terbuka ke sel-sel tertutup.

Oleh karena itu, latihan yang digelar BNPT dan TNI ini tidak hanya berfokus pada aspek taktis pengamanan, melainkan juga pada penguatan kapasitas mediasi dan rehabilitasi eks kombatan. Pendekatan soft power menjadi pilihan utama untuk memutus mata rantai regenerasi radikalisme di daerah tersebut.

Solusi Terpadu: Deradikalisasi dan Penguatan Peran Aktor Lokal

Dalam kerangka solutif, opsi penyelesaian yang diterapkan melalui latihan ini menekankan pada rehabilitasi eks kombatan serta dialog antar pemuda lintas agama. Ini adalah langkah yang tepat karena menyentuh akar relasional konflik. Sayangnya, tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, keberhasilan di lapangan masih bersifat parsial. Untuk itu, sinergi antara TNI, Polri, dan lembaga adat harus diperkuat dalam mekanisme deteksi dini. Berikut peta aktor kunci yang harus dioptimalkan:

  • TNI dan Polri: sebagai garda depan stabilitas dan intelijen sosial.
  • BNPT: sebagai koordinator program deradikalisasi dan rehabilitasi.
  • Tokoh agama dan lembaga adat: sebagai jembatan kultural untuk rekonsiliasi.
  • Pemerintah desa: sebagai eksekutor program kerukunan berbasis anggaran lokal.

Simulasi pengamanan saat perayaan keagamaan yang disertakan dalam latihan ini juga menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi titik rawan konflik.

Rekomendasi Kebijakan: Kepada pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah, kami merekomendasikan untuk mengalokasikan dana desa secara khusus untuk kegiatan kerukunan dan dialog lintas iman, bukan hanya pembangunan fisik. Selain itu, perlunya standardisasi protokol deteksi dini yang melibatkan laporan dari tokoh adat kepada satuan kewilayahan secara rutin. Penguatan kapasitas mediasi polisi kewilayahan dalam menangani provokasi siber juga menjadi keharusan untuk menjaga keamanan nasional jangka panjang. Keberhasilan di Poso akan menjadi preseden bagi daerah lain yang memiliki karakter konflik serupa di Indonesia.