Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam membentuk tim khusus untuk meredam konflik horizontal di Kabupaten Sampang, Madura, menandai respons strategis terhadap eskalasi ketegangan yang berlapis. Konflik ini bukan sekadar disebabkan oleh peredaran narkoba, melainkan juga benturan antar geng pemuda yang berafiliasi dengan tokoh agama dan partai politik. Penggunaan senjata tajam dan mobilisasi massa telah mengancam stabilitas sosial di wilayah pesisir yang menjadi pintu masuk peredaran gelap narkoba, sehingga tim khusus ini diharapkan mampu memutus rantai kekerasan dengan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya represif.

Akar Masalah: Interseksi Narkoba, Politik Lokal, dan Lemahnya Pengawasan

Analisis terhadap dinamika konflik horizontal di Sampang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. Data lapangan mengindikasikan bahwa peredaran narkoba di daerah pesisir diperkuat oleh jaringan sosial-politik yang melibatkan tokoh agama dan partai politik, sehingga penegakan hukum kerap terkendala oleh resistensi komunitas. Beberapa faktor pemicu yang teridentifikasi meliputi:

  • Lemahnya pengawasan di kawasan pesisir yang menjadi jalur logistik narkoba dan senjata tajam.
  • Masuknya pengaruh eksternal yang memanfaatkan celah ekonomi dan sosial pemuda setempat.
  • Afiliasi geng pemuda dengan tokoh agama dan partai politik, yang memperkuat loyalitas primordial dan menyulitkan mediasi.
  • Penggunaan senjata tajam serta mobilisasi massa yang meningkatkan risiko eskalasi kekerasan.

Dalam konteks ini, BNNP dan BIN tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen intelijen sosial yang memetakan provokator dan jaringan konflik. Pendekatan intelijen yang digunakan bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor kunci di balik ketegangan, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara terukur tanpa memicu resistensi baru. Selain itu, program deradikalisasi dan bantuan sosial bagi pemuda rentan menjadi instrumen penting untuk memutus siklus rekrutmen geng dan ketergantungan pada ekonomi gelap.

Solusi Jangka Panjang: Posko Keamanan Partisipatif dan Penguatan Modal Sosial

Keberhasilan jangka pendek tim khusus dalam meredakan ketegangan selama dua pekan terakhir tidak boleh membuat pemangku kebijakan lengah. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah pembentukan posko keamanan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta aparat keamanan secara kolaboratif. Posko ini difungsikan sebagai ruang deteksi dini konflik, mediasi, dan penguatan kohesi sosial. Dengan melibatkan tokoh agama dan partai politik yang menjadi afiliasi geng pemuda, posko diharapkan mampu mengarahkan loyalitas primordial menjadi energi produktif bagi pembangunan lokal.

Pengalaman BNNP dan BIN di Sampang menunjukkan bahwa pendekatan gabungan intelijen, penegakan hukum, dan pemberdayaan sosial efektif dalam menurunkan eskalasi konflik horizontal. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang memperkuat pengawasan di kawasan pesisir dan program ekonomi alternatif bagi pemuda, risiko konflik serupa akan tetap tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemprov Jawa Timur disarankan untuk mengintegrasikan posko keamanan partisipatif ini ke dalam rencana pembangunan daerah, dengan alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil bagi pemuda rentan. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada ekonomi gelap, tetapi juga menciptakan modal sosial yang kuat untuk mencegah eskalasi konflik horizontal di masa depan.