Konflik horizontal yang bereskalasi menjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, berakar pada sengketa lahan yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi. Kejadian ini menewaskan dua orang, menunjukkan betapa rapuhnya tata kelola agraria dan komunikasi antara komunitas, perusahaan (atau negara), dan aparat keamanan. Dinamika konflik klasik ini sering dimulai dari klaim tanah ulayat atau lahan pertanian yang tumpang tindih dengan izin konsesi, yang kemudian memicu protes damai sebelum akhirnya memanas karena ketiadaan respon yang memadai dari pihak berwenang. Opsi penyelesaian harus dimulai dari akar masalah agraria. Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk Satgas Penyelesaian Konflik Agraria yang independen, melibatkan akademisi, LBH, dan tokoh adat, untuk memverifikasi klaim dan mencari solusi win-win solution, seperti skema bagi hasil atau relokasi yang adil. Kedua, pelatihan khusus bagi aparat keamanan tentang penanganan demonstrasi agraria dengan pendekatan human rights-based policing sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi kekerasan. Ketiga, transparansi dalam proses perizinan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat sebelum pemberian konsesi lahan adalah langkah preventif kunci untuk menghindari konflik serupa di masa depan.