Ketidakadilan dalam distribusi bantuan langsung tunai (BLT) telah lama menjadi pemicu utama konflik horizontal di tingkat desa. Data ganda, ketidakakuratan sasaran, dan manipulasi oleh oknum perangkat desa menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada bentrokan antarwarga, mengancam stabilitas sosial di berbagai daerah. Pemerintah akhirnya mengambil langkah strategis dengan mengadopsi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang terintegrasi dengan KTP dan KK sebagai basis penyaluran BLT. Pilot project di Jawa Timur menunjukkan penurunan protes dan laporan sengketa hingga 60%, mengindikasikan efektivitas pendekatan ini dalam meredam ketegangan sosial sekaligus memperbaiki keadilan distribusi.

Analisis Akar Konflik Horizontal dalam Distribusi Bantuan Langsung Tunai

Konflik horizontal yang dipicu oleh distribusi BLT tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi kegagalan sistemik. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa faktor struktural yang saling terkait dan memperparah dinamika ketegangan di masyarakat:

  • Data penerima yang ganda dan tidak akurat – Sistem pencatatan yang tidak terintegrasi menyebabkan satu keluarga bisa menerima bantuan lebih dari sekali, sementara keluarga lain justru tidak terdaftar, menciptakan ketimpangan yang nyata.
  • Manipulasi oleh perangkat desa – Oknum kepala desa atau perangkat sering menyalahgunakan wewenangnya dengan memasukkan kerabat atau pendukungnya sebagai penerima, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi lokal.
  • Ekspektasi warga yang tidak terpenuhi – Ketika bantuan tidak merata, muncul perasaan dirugikan dan kekecewaan yang mudah tereskalasi menjadi protes massal atau bentrokan antarkelompok, memperdalam jurang polarisasi sosial.
  • Lemahnya mekanisme pengawasan – Tidak adanya kanal pengaduan yang efektif membuat warga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ketidakpuasan, sehingga konflik meletup secara terbuka tanpa resolusi awal.

DTSE hadir sebagai jawaban atas kekacauan data ini. Dengan basis KTP dan KK, identifikasi penerima menjadi lebih objektif, transparan, dan dapat diverifikasi oleh publik. Integrasi data ini memutus rantai manipulasi karena menghilangkan celah untuk memasukkan penerima fiktif, sekaligus menekan risiko konflik horizontal akibat kecemburuan sosial secara signifikan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pencegahan Konflik Horizontal

Pemanfaatan data tunggal seperti DTSE saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan penguatan kelembagaan pengawasan yang partisipatif. Pemerintah perlu mengkombinasikan sistem data terintegrasi dengan mekanisme pengaduan berbasis desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa yang independen. Mekanisme ini berfungsi sebagai early warning system sehingga setiap potensi sengketa dapat diidentifikasi dan dimediasi sebelum membesar menjadi konflik horizontal. Selain itu, regulasi perlindungan data pribadi harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi warga, sementara akses publik terhadap data penerima BLT perlu diberikan secara terbatas dan terkontrol, misalnya melalui papan informasi digital di balai desa, agar warga dapat melakukan verifikasi mandiri tanpa memicu ketegangan baru.

Kepada para pengambil kebijakan, direkomendasikan untuk segera memperluas penerapan DTSE ke seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh audit berkala terhadap data penerima bantuan langsung tunai. Langkah ini harus diiringi dengan pembentukan tim pemantau independen di tingkat desa yang terdiri dari tokoh agama, pemuda, dan perempuan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan struktural dan partisipatif ini, konflik horizontal yang dipicu oleh ketidakadilan distribusi bantuan dapat diminimalkan, dan stabilitas sosial di tingkat akar rumput pun terjaga.