Konflik bersenjata yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Nduga di Distrik Jila, Mimika, Papua, telah memicu kekhawatiran meluasnya konflik horizontal baru antara suku Amungme dan suku Nduga. Generalisasi tindak kriminal individu atau kelompok kepada seluruh identitas kesukuan menjadi akar masalah yang memicu potensi balas dendam dan memperluas lingkaran kekerasan antar komunitas adat. Dalam konteks ini, prosesi adat bakar batu (barapen) yang diinisiasi oleh Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggabiak, menjadi langkah strategis untuk mencegah eskalasi konflik horizontal yang lebih luas. Pendekatan kultural ini memanfaatkan institusi dan ritual adat yang memiliki otoritas dan kesakralan tinggi bagi masyarakat Papua sebagai alat mediasi, memisahkan tindak kriminal dari identitas kesukuan, dan membangun komunikasi langsung antar pihak yang berpotensi bertikai.

Akar Konflik Horizontal dan Peta Aktor

Konflik horizontal di Papua seringkali dipicu oleh generalisasi kesalahan individu atau kelompok terhadap seluruh etnis. Dalam kasus penculikan di Jila, pelaku yang berasal dari kelompok bersenjata Nduga menyebabkan stigmatisasi terhadap seluruh suku Nduga oleh suku Amungme yang menjadi korban. Faktor pemicu utamanya meliputi:

  • Ketidakmampuan membedakan antara tindakan kriminal kelompok bersenjata dengan identitas suku secara keseluruhan.
  • Kurangnya saluran komunikasi formal antar komunitas adat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
  • Kehadiran aktor eksternal yang memperkeruh situasi, baik dari segi keamanan maupun politik.

Peta aktor dalam konflik ini mencakup keluarga korban dari suku Amungme, tokoh masyarakat dan pemuda Nduga, serta pemerintah daerah dan keamanan. Potensi perluasan konflik dapat dicegah jika mediasi adat berhasil memisahkan tanggung jawab kriminal dari identitas suku.

Rekonsiliasi Berbasis Adat sebagai Solusi Berkelanjutan

Prosesi bakar batu atau barapen merupakan ritual sakral dalam budaya Papua yang berfungsi sebagai forum rekonsiliasi. Melalui ritual ini, keluarga korban dan tokoh Nduga duduk bersama untuk mencari solusi pembebasan sandera dan meredakan ketegangan. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan intervensi keamanan konvensional karena:

  • Memanfaatkan otoritas adat yang dihormati oleh kedua belah pihak.
  • Memberikan ruang bagi pengakuan kesalahan kolektif dan pengampunan komunal.
  • Mengurangi risiko balas dendam dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan adat.

Langkah ini juga membuka peluang untuk memisahkan isu penculikan dari konflik horizontal yang lebih luas, serta memperkuat jaringan keamanan sosial berbasis komunitas.

Rekomendasi kebijakan konkret bagi para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah adalah mendukung serta mendanai inisiatif rekonsiliasi berbasis adat seperti bakar batu sebagai bagian integral dari strategi resolusi konflik di Papua. Negara perlu hadir sebagai fasilitator yang menghormati kearifan lokal, bukan sebagai pemaksa solusi dari atas. Pendanaan khusus untuk program mediasi adat, pelatihan fasilitator, dan restitusi sosial bagi korban perlu dianggarkan. Model ini terbukti efektif meredam konflik horizontal dan membangun perdamaian dari dalam masyarakat sendiri, yang lebih berkelanjutan daripada pendekatan keamanan semata. Pemerintah juga harus mengintegrasikan mekanisme adat ke dalam sistem peradilan formal untuk menangani kasus-kasus yang berpotensi memicu konflik horizontal.