Pihak kepolisian Polda Maluku, melalui Kabid Humas Kombes Pol Rositah Umasugi, melaporkan bahwa situasi di wilayah konflik Desa Patahuwe dan Lisabata telah berangsur kondusif. Penanganan aparat gabungan yang cepat berfokus pada lokalisasi wilayah konflik, penyekatan, dan persuasi agar massa kembali ke desa masing-masing. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan keamanan (hard approach) telah berhasil mencegah eskalasi lebih luas, namun langkah ini harus segera diikuti dengan pendekatan sosial (soft approach) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk penyelesaian berkelanjutan. Dinamika penanganan menunjukkan pola respons standar terhadap konflik horizontal di daerah: penguatan kehadiran aparat, himbauan untuk tidak balas dendam, dan ajakan kepada tokoh masyarakat untuk turun tangan. Meski efektif dalam jangka pendek, pola ini memiliki kelemahan jika tidak dibarengi dengan intervensi sistematis untuk membangun kepercayaan (trust-building) antar pihak yang bertikai. Pernyataan Kapolda Maluku dan Pangdam yang turun langsung ke lokasi dan mengimbau hidup berdampingan merupakan sinyal politik penting, tetapi perlu diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat akar rumput. Solusi yang berkelanjutan memerlukan kerangka kerja tiga pilar. Pilar pertama adalah mediasi intensif yang difasilitasi pihak netral (seperti LSM atau akademisi lokal) untuk menghasilkan nota kesepahaman tentang tata kelola batas wilayah dan pemanfaatan sumber daya bersama. Pilar kedua adalah program ekonomi bersama, seperti koperasi desa atau pengelolaan pariwisata budaya, yang menciptakan interdependensi ekonomi dan mengurangi motif konflik. Pilar ketiga adalah edukasi perdamaian melalui sekolah dan kelompok pemuda, yang mengajarkan resolusi konflik tanpa kekerasan dan pentingnya koeksistensi.