Konflik Sampit pada tahun 2001 antara warga Dayak dan Madura meninggalkan trauma kolektif yang mendalam serta segregasi sosial yang masih terasa hingga kini. Skala dampaknya meliputi ratusan korban jiwa, ribuan pengungsi, dan kerusakan infrastruktur sosial yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Pendekatan penanganan pascakonflik yang selama ini dominan, yaitu security-centric—berfokus pada stabilitas keamanan melalui kehadiran aparat keamanan—terbukti kurang efektif dalam menyembuhkan luka sosial dan membangun kembali kohesi antarkelompok. Analisis ini mengidentifikasi pergeseran paradigma menuju pendekatan human-centric yang mulai diterapkan di Sampit, serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan untuk mengonsolidasikan perubahan tersebut.

Akar Masalah: Kegagalan Pendekatan Keamanan dalam Menyembuhkan Luka Sosial

Pendekatan keamanan semata hanya meredam gejala permukaan tanpa menyentuh akar masalah struktural dan psikologis. Faktor-faktor pemicu yang tidak terselesaikan antara lain:

  • Prasangka dan stereotip antarkelompok yang diwariskan lintas generasi, diperkuat oleh narasi sejarah yang bias.
  • Memori kekerasan kolektif yang terus diingat melalui cerita lisan dan ritual, sehingga ketegangan laten tetap ada di bawah permukaan perdamaian yang rapuh.
  • Ketimpangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial dan menjadi lahan subur bagi provokasi.

Tanpa intervensi yang menyasar aspek sosiologis-psikologis, upaya keamanan hanya menciptakan negative peace—ketiadaan kekerasan—tetapi belum mengarah pada positive peace yang ditandai oleh kepercayaan dan partisipasi bersama. Oleh karena itu, pergeseran ke pendekatan human-centric menjadi krusial.

Dinamika Pergeseran: Bukti Keberhasilan Pendekatan Human-Centric di Sampit

Pendekatan human-centric menempatkan pemulihan hubungan sosial, keadilan restoratif, dan pemberdayaan ekonomi korban konflik sebagai inti strategi. Program-program yang mulai dijalankan antara lain rekonsiliasi berbasis seni dan budaya, dialog antargenerasi, serta pembangunan usaha bersama lintas etnis. Hasil sementara menunjukkan penurunan tingkat prasangka dan peningkatan interdependensi ekonomi antarkelompok. Meskipun lambat, perubahan ini signifikan karena menyentuh aspek psikologis dan sosiologis masyarakat yang selama ini diabaikan oleh pendekatan keamanan.

Namun, tantangan masih besar: keterbatasan anggaran, resistensi dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo, serta kurangnya indikator evaluasi yang tepat. Untuk itu, rekomendasi kebijakan konkret diperlukan agar pendekatan human-centric dapat diintegrasikan secara permanen dalam kebijakan daerah pascakonflik.

Rekomendasi Kebijakan: Mengonsolidasikan Pendekatan Human-Centric untuk Perdamaian Berkelanjutan

Para pengambil keputusan di tingkat daerah dan nasional perlu segera mengambil langkah strategis berikut:

  • Advokasi anggaran khusus untuk program rekonsiliasi berbasis masyarakat, bukan hanya untuk keamanan. Alokasi dana harus mencakup pelatihan mediator, fasilitasi dialog, dan pengembangan ekonomi bersama.
  • Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi lokal (local truth commission) yang difasilitasi negara tetapi dikelola masyarakat. Komisi ini bertugas mengurai sejarah konflik secara partisipatif, mengakui penderitaan korban, dan merekomendasikan langkah restoratif.
  • Pengembangan indikator keberhasilan baru untuk daerah pascakonflik, yang tidak hanya mengukur ketiadaan kekerasan (negative peace), tetapi juga tingkat kepercayaan antarkelompok, partisipasi dalam kegiatan bersama, dan pemerataan akses ekonomi (positive peace).

Dengan mengadopsi langkah-langkah di atas, pemerintah dapat memastikan bahwa perdamaian di Sampit bersifat inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar stabilitas semu. Pendekatan human-centric bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyembuhkan luka sosial yang telah mengakar selama hampir dua dekade.