Eskalasi konflik horizontal di berbagai daerah Indonesia, seperti ketegangan di sektor pertambangan Banyuwangi dan pembangunan pabrik di Kendal, semakin mengonfirmasi kegagalan mekanisme resolusi yang ada. Akar masalahnya bukan sekadar salah komunikasi, tetapi kegagalan struktural dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, yang berujung pada keretakan sosial dan kerugian ekonomi signifikan. Dalam konteks ini, wacana memperluas kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk masuk ke ranah mediasi konflik merupakan respons kebijakan yang strategis untuk mengisi kekosongan kelembagaan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Analisis Keretakan Struktural: Dari Maladministrasi ke Konflik Sosial

Konflik-konflik yang berulang di daerah pada dasarnya merupakan manifestasi dari tiga kegagalan sistemik yang saling terkait. Penyelesaian ad hoc melalui musyawarah desa atau intervensi keamanan terbukti tidak menjamin netralitas dan keberlanjutan, sehingga menciptakan ruang bagi aktor independen yang memiliki otoritas hukum dan prosedural. Analisis mendalam terhadap pola konflik menunjukkan akar permasalahan pada:

  • Asimetri Informasi: Masyarakat seringkali tidak memperoleh akses informasi yang utuh dan tepat waktu mengenai dampak kebijakan atau proyek pembangunan, memicu kecurigaan dan resistensi yang masif.
  • Fragmentasi Prosedur Perizinan: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar-instansi pemerintah daerah menciptakan celah tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi regulasi, dan ketidakpastian hukum bagi semua pihak.
  • Mekanisme Pengaduan yang Lemah: Absennya saluran grievance redressal yang diakui secara formal menyebabkan aspirasi masyarakat terakumulasi dan bereskalasi menjadi konfrontasi terbuka.

Dalam kerangka inilah, ekspansi peran Ombudsman tidak lagi dipandang sekadar sebagai penambahan tugas administratif, melainkan sebagai intervensi kelembagaan strategis untuk membangun jembatan dialog yang berwibawa, berbasis prosedur baku, dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Memperkuat Mandat Mediasi: Amendemen dan Kolaborasi Institusional

Solusi atas kesenjangan kelembagaan ini memerlukan pendekatan dual-track yang komprehensif. Langkah pertama dan paling fundamental adalah melakukan amendemen spesifik terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Amendemen harus secara eksplisit memberikan mandat hukum kepada Ombudsman untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator netral dalam konflik sosial horizontal yang bersumber dari, atau berkaitan erat dengan, maladministrasi pelayanan publik dan inkonsistensi kebijakan daerah.

Namun, mandat hukum saja tidak cukup tanpa didukung oleh kekuatan eksekutorial dan kapasitas operasional yang memadai. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan konkret yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR adalah:

  • Amendemen UU Ombudsman: Mempertegas pasal tentang kewenangan untuk memasukkan fungsi mediasi konflik sosial sebagai bagian dari tugas pokok lembaga, dilengkapi dengan protokol standar operasional prosedur.
  • Alokasi Sumber Daya Strategis: Menyediakan anggaran khusus, merekrut dan melatih SDM ahli resolusi konflik dan mediasi, serta membangun sistem pendukung teknis di seluruh perwakilan Ombudsman di daerah.
  • Membangun Jejaring Kolaboratif: Ombudsman harus diformalkan sebagai bagian dari mekanisme koordinasi nasional pencegahan konflik, bekerja sinergis dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan kesepakatan hasil mediasi.

Ekspansi peran Ombudsman ke dalam ranah mediasi konflik merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk mengatasi vakum kelembagaan resolusi di tingkat lokal. Dengan mandat yang diperkuat, legitimasi hukum yang jelas, dan kapasitas yang memadai, Ombudsman dapat menjadi aktor independen yang efektif dalam mencegah eskalasi, membangun dialog konstruktif, dan pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial serta iklim investasi di daerah. Kepada pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif, momentum untuk merealisasikan amendemen ini harus segera diwujudkan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan damai.