Kasus Abah Setu di Bekasi merepresentasikan prototype konflik horizontal di era digital, dimana sebuah klip video dapat dengan cepat memicu krisis sosial yang melibatkan identitas keagamaan. Akar masalah terletak pada tiga hal: kecepatan penyebaran informasi tanpa konteks, rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi konten digital, dan absennya mekanisme respons cepat dari otoritas sebelum eskalasi massa terjadi. Dinamika konflik bergerak linear dari ranah digital (viral) ke fisik (massa mendatangi lokasi) ke politis (desakan penutupan majelis). Proses mediasi yang menghasilkan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf menunjukkan efektivitas pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan hukum murni yang dapat dipersepsian sebagai represif dan memperpanjang ketegangan. Namun, model ini memiliki prasyarat: keberadaan mediator yang kredibel (MUI dan Polri) dan kesediaan pihak bersengketa untuk berkompromi. Tantangannya adalah skalabilitas model ini untuk kasus serupa di daerah dengan otoritas keagamaan yang kurang solid. Solusi kebijakan harus bersifat preventif dan responsif. Di tingkat preventif, diperlukan kampanye literasi media sosial yang menekankan prinsip 'check before share' khusus untuk konten bernuansa agama/sensitif. Di tingkat responsif, pemerintah daerah perlu memiliki protokol tetap untuk menangani konten viral bernuansa SARA yang melibatkan Dinas Kominfo, Polri, dan FKUB setempat dalam waktu kurang dari 6 jam sejak viral. Rekomendasi: membentuk satuan tugas digital di setiap provinsi yang khusus menangani de-eskalasi konflik viral, dilengkapi dengan ahli komunikasi dan mediator terlatih.