Konflik horizontal yang kembali memanas antara Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar di Kepulauan Aru mengancam stabilitas sosial dan menuntut penanganan yang tepat oleh para pengambil kebijakan. Eskalasi ini memicu respons proaktif dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM), yang telah menyusun dan menyerahkan sembilan poin resolusi damai kepada Pemerintah Kabupaten Aru. Usulan ini bukan sekadar himbauan, melainkan sebuah peta jalan struktural yang mengidentifikasi akar masalah kompleks konflik antar desa ini, mencakup dimensi hukum, sosial, dan budaya untuk mencapai penyelesaian berkelanjutan.

Analisis Struktural: Mengurai Akar dan Pola Konflik di Maluku

Dinamika konflik di Aru bukanlah fenomena tersendiri, melainkan cerminan dari pola konflik antar desa pasca-konflik di Maluku secara umum. Ketegangan yang tampaknya dipicu oleh isu sepele seringkali berakar pada masalah struktural yang belum terselesaikan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa pemicu konflik di tingkat permukaan hanyalah gejala dari beberapa faktor mendalam yang saling berkait. Konflik antar desa seperti ini kerap dipicu oleh kombinasi faktor-faktor berikut:

  • Sengketa Sumber Daya dan Batas Wilayah: Persoalan klaim atas tanah atau wilayah perairan yang belum tuntas.
  • Memori Kolektif dan Trauma Masa Lalu: Luka historis dari konflik sebelumnya yang belum sepenuhnya terrekonsiliasi, menciptakan ketidakpercayaan antar-komunitas.
  • Akselerasi Informasi dan Disinformasi: Penyebaran hoaks atau informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial dapat dengan cepat memanaskan situasi dan memperluas skala konflik.
  • Lemahnya Mekanisme Resolusi Konflik di Tingkat Lokal: Kelembagaan adat atau forum bersama yang seharusnya menjadi saluran komunikasi pertama seringkali tidak berfungsi optimal.

Dengan memahami pola ini, setiap intervensi kebijakan harus dirancang untuk tidak hanya meredam ketegangan jangka pendek, tetapi juga mengatasi akar persoalan tersebut secara sistematis.

Blueprint Perdamaian: Integrasi Hukum Formal, Adat, dan Peran Aktor Kunci

Sembilan poin resolusi dari AMGPM menawarkan resolusi damai yang holistik dengan mengintegrasikan tiga pilar utama: pendekatan hukum formal, mekanisme budaya lokal, dan pelibatan multi-pihak. Analisis terhadap poin-poin tersebut mengungkap kerangka kerja yang komprehensif. Poin-poin seperti penghentian konflik, pembentukan tim mediasi bersama, dan penegakan hukum yang adil berfokus pada penciptaan ruang aman dan penerapan konsekuensi bagi pelanggar. Sementara itu, poin yang mengusulkan penyelesaian melalui musyawarah adat, sumpah adat, dan makan bersama merestorasi modal sosial dan kepercayaan yang telah rusak. Kunci keberhasilan implementasi terletak pada sinergi antara ketiganya.

Di sinilah peran pemuda agama dan aktor non-negara lainnya menjadi krusial. AMGPM, dengan kredibilitas moral dan jaringan sosialnya, berhasil memposisikan diri sebagai mediator yang diterima kedua pihak. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dalam konteks Maluku, aktor berbasis keagamaan dan kepercayaan dapat menjadi jembatan efektif yang sering kali lebih mudah diakses komunitas daripada jalur birokrasi formal. Keberhasilan resolusi damai bergantung pada kemitraan strategis antara:

  • Aktor Non-Negara (AMGPM, Tokoh Adat): Bertugas memfasilitasi dialog, menggalang komitmen perdamaian, dan menerapkan mekanisme rekonsiliasi berbasis budaya seperti musyawarah adat.
  • Aktor Negara (Pemkab Aru, Kepolisian, Kejaksaan): Bertugas memberikan payung hukum, mengawal proses, menindak provokator, dan mengalokasikan sumber daya untuk program pemberdayaan pasca-konflik.
  • Forum Multi-Pihak Berkelanjutan: Pembentukan forum komunikasi antar-desa yang difasilitasi pemerintah daerah namun dijalankan oleh warga, untuk menjadi early warning system dan ruang dialog rutin.

Rekomendasi Kebijakan Konkret bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Kabupaten Aru dan pemerintah daerah lainnya yang menghadapi pola konflik serupa, dokumen sembilan poin dari AMGPM harus dipandang sebagai modal sosial berharga, bukan sekadar aspirasi. Untuk mengubahnya menjadi kebijakan yang efektif, diperlukan langkah-langkah operasional yang jelas dan terukur. Berikut rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti:

  • Pembentukan dan Penguatan Tim Mediasi Bersama: Segera tetapkan SK pembentukan tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah, AMGPM, tokoh adat dari kedua desa, dan unsur kepolisian. Tim ini harus memiliki mandat jelas dan anggaran operasional untuk memfasilitasi seluruh proses musyawarah adat dan dialog.
  • Integrasi Resolusi Adat ke dalam Proses Hukum: Jadikan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah adat (seperti sumpah adat) sebagai bagian dari berkas perkara atau kesepakatan damai yang memiliki kekuatan hukum, dengan pengawasan dari Kejaksaan Negeri.
  • Program Komunikasi dan Edukasi Publik: Luncurkan kampanye bersama melawan hoaks melalui radio komunitas dan pertemuan warga, melibatkan AMGPM dan pemuda desa sebagai duta.
  • Komitmen Anggaran dan Monitoring Berkelanjutan: Alokasikan dana APBD khusus untuk program rekonsiliasi dan pemberdayaan ekonomi di wilayah konflik, serta lakukan evaluasi triwulanan terhadap implementasi kesembilan poin resolusi, dengan melibatkan lembaga independen sebagai pengawas.

Dengan mengadopsi pendekatan yang integratif dan berkomitmen pada proses jangka panjang, konflik antar desa di Aru dapat ditransformasi dari ancaman stabilitas menjadi laboratorium perdamaian yang menunjukkan efektivitas kolaborasi antara masyarakat sipil, adat, dan negara dalam membangun perdamaian berkelanjutan.